TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi.

Menurutnya, pemulihan ekonomi Indonesia telah menunjukkan perbaikan ke arah yang positif memasuki masa new normal.

Hal ini terlihat dari penguatan berbagai indikator. Misalnya penguatan indeks pasar modal dan apresiasi nilai tukar rupiah.

Juga perbaikan PMI manufaktur, kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen, dan pertumbuhan penjualan ritel.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada acara Konferensi Pertama Mekanisme Konsultasi Belt and Road Antar Partai Politik China-Indonesia yang digelar secara virtual di Jakarta, Senin (28/9/2020).

Baca: Airlangga Hartarto: Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa New Normal Mengarah Positif

Baca: Airlangga: Kini Angka Kesembuhan Covid-19 Setara dengan Global

Airlangga Hartarto menjelaskan, dengan modal ketahanan ekonomi yang lebih baik dan perbaikan berbagai indikator utama, pemerintah optimis dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, dapat mencegah perekonomian terkontraksi lebih dalam lagi dan mempercepat pemulihannya.

"Pemerintah Indonesia telah menyiapkan strategi, menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk tetap menggerakkan ekonomi, menjaga sumber penghasilan masyarakat, tapi dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap protokol kesehatan," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengungkapkan, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari China.

Meski tidak selalu dapat disamakan kondisinya, China berhasil menekan kasus dengan efektif sekaligus dapat mencapai pemulihan ekonomi dengan cepat.

"Terbukti China mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif di kuartal II lalu sebesar 3,2 persen," katanya.

Pada bagian lain, konsep "Belt and Road Initiatives" yang diluncurkan China, menurut Airlangga Hartarto, banyak negara yang tertarik untuk bekerjasama.

Bagi Indonesia, konsep ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Poros Maritim Dunia.

"Bagi Indonesia, konsep ini adalah upaya kami untuk memperkuat persatuan Indonesia, sekaligus meningkatkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia," katanya.

Baca: Menko Airlangga Optimistis Sektor Pariwisata Segera Bangkit

Baca: Airlangga: Pemerintah Siapkan Strategi untuk Gerakkan Ekonomi Indonesia

Sementara itu, berbicara soal realisasi realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga menyebut telah mencapai Rp 268,3 triliun.

Realisasi anggaran tersebut setara dengan 38,6 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Jumlah ini sudah naik 29,5 persen sejak akhir semester I kemarin.

"Namun, ada beberapa hal yang perlu didorong dari sektor korporasi karena serapan masih rendah, baik melalui Himbara maupun Perbanas."

"Jadi, ini masih akan direvisi karena serapan tidak seperti yang diharapkan," ujar Airlangga, Senin (29/9/2020).

Rinciannya, realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp 20,72 triliun, perlindungan sosial Rp 136,41 triliun, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) Rp 23,75 triliun.

Kemudian, insentif usaha serapan anggarannya mencapai Rp 27,61 triliun, dan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp 59,81 triliun.

Sementara, pembiayaan korporasi masih nol persen.

Berdasarkan paparan Airlangga tersebut, penyerapan anggaran penanganan pandemi covid-19 terus meningkat sejak semester I 2020.

Pada semester I 2020, dana yang terealisasi sebesar Rp 124,62 triliun.

Kemudian, jumlah dana yang realisasi anggaran meningkat menjadi Rp147,67 triliun pada Juli 2020.

Lalu, pada Agustus 2020 naik menjadi Rp 211,6 triliun.

Untuk meningkatkan serapan anggaran, pemerintah pun melakukan realokasi dari program-program yang proses realisasinya cenderung lambat.

Seperti yang telah dipaparkan, realisasi anggaran untuk sektor korporasi hingga saat ini masih nol persen.

Untuk itu, pemerintah merealokasi anggaran untuk pembiayaan korporasi yang semula Rp 53,6 triliun, tapi kini diturunkan menjadi Rp 48,85 triliun.

Anggaran untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) pun turun dari Rp 106,11 triliun menjadi Rp 68,78 triliun.

Selain itu, anggaran kesehatan juga direalokasi dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 86,64 triliun.

Adapun sektor yang mengalami kenaikan anggaran yakni sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,21 triliun.

Rincian anggarannya, untuk subsidi bunga sebesar Rp 19 triliun, penempatan dana pemerintah Rp 67,6 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 2,2 triliun dan stop loss Rp 1 triliun.

Selain itu, untuk pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Rp 1,29 triliun, dan bantuan produktif Rp 36,02 triliun.

Pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk perlindungan sosial menjadi Rp 242,15 triliun.

Sebelumnya, anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun.

Rinciannya, dana itu dialokasikan untuk program keluarga harapan (PKH) Rp 41,59 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako Rp 47,72 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,84 triliun, dan bansos non Jabodetabek Rp 33,42 triliun.

Lalu untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon tarif listrik Rp 12,33 triliun, BLT dana desa Rp 31,8 triliun.

Juga untuk bantuan subsidi gaji Rp 37,87 triliun, subsidi kuota internet Rp 6,73 triliun, serta bantuan internet dan bantuan tunai guru Kementerian Agama Rp 3,85 triliun.

Meski demikian, Airlangga optimistis anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa terealisasi hingga 100 persen di akhir tahun.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Realisasi Anggaran Covid-19 Baru Rp 268,3 Triliun, Ini Rinciannya"

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Hasanudin Aco, Kompas.com/Mutia Fauzia)