Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin siang ini memimpin rapat koordinasi membahas program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta pengembangan bank wakaf mikro, sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

"Jadi pembahasan kali ini itu khusus fokus terhadap pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya usai turut mengikuti rapat yang diselenggarakan di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat (16/11/2020).

Masduki menuturkan pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah menggulirkan berbagai program seperti bantuan sosial (bansos), subsidi listrik, modifikasi dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai, perluasan program kartu pra kerja, subsidi upah, serta bantuan produktif untuk usaha mikro yang dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya cukup dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga: UMP Tak Naik Tapi UMK Kota Bandung Berpeluang Naik 8,25 Persen, Ini Penjelasannya

Baca juga: UMK 2021 Tak Naik, Simak UMP/UMK di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur

Untuk itu, khusus program-program yang terkait pemberdayaan UMK, pada rapat ini Wapres dan para menteri sepakat untuk melanjutkannya tahun depan.

"Tadi disepakati bahwa untuk fokus pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil itu akan dilanjutkan pada tahun 2021 dalam APBN yang akan datang. Bentuknya seperti apa, itu juga akan dirumuskan bersama dan akan diperbesar jumlah pendanaannya. Karena ini memang akan menjadi landasan bergeraknya ekonomi di kalangan bawah," kata Masduki.

Menurut Masduki, hal lain yang dibahas pada rapat kali ini adalah mengenai upaya pengembangan bank wakaf mikro yang saat ini volume permodalannya masih sangat kecil yaitu tidak lebih dari Rp4 miliar, padahal memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMK.

"Wapres punya konsen terhadap bagaimana supaya bank wakaf mikro ini bisa besar di tahun-tahun yang akan datang," tuturnya.

Sebab, lanjut Masduki, model bank wakaf mikro sekarang ini yang operasionalnya masih dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat - Dompet Sosial Madani (LAZ-DSM) belum mempunyai makna pemberdayaan ekonomi yang berarti kepada umat.

"Itu yang diminta oleh Wapres, bagaimana agar segera nanti pada tahun depan, bank wakaf mikro itu model bisnisnya juga sudah jelas, struktur pertanggungjawabannya sudah lebih jelas, dan tidak seperti sekarang yang masih sangat kecil di bawah OJK," paparnya.

Wapres juga meminta agar bank wakaf mikro bisa digulirkan terutama di pesantren-pesantren.

"Ada 20 ribu pesantren, bagaimana supaya ke depan itu formatnya bisa dibesarkan dan bergerak secara ekonomi, dan pesantren itu bisa menjadi basis yang bergerak dari bank wakaf mikro ini," ungkapnya.

Adapun mengenai pembiayaan, program, dan pertanggungjawaban terkait pengembangan bank wakaf mikro, menurut Masduki, saat ini sedang dirumuskan oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, serta Menteri Koperasi dan UKM.

"Itulah yang akan dijadikan program ke depan. Mudah-mudahan ini juga bisa bergerak di pesantren. Selama ini pesantren juga sudah ada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), tapi bank wakaf mikro juga akan digerakkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, hadir mengikuti rapat di kediaman Wapres yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir melalui video conference.