Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan, anggaran konstruksi 2021 mencapai Rp 414 triliun.

"Informasinya anggaran konstruksi 2021 ada sekitar Rp 414 triliun. Saya kira ini harus lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan Indonesia," kata Basuki dalam acara pembukaan Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia, dan Beton Indonesia secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Basuki menerangkan dari total anggaran tersebut sepertiganya akan dialokasikan di Kementerian PUPR sebesar Rp 150 triliun.

Baca juga: PUPR: Penyaluran KPR Bersubsidi Melebihi Target 102.500 Unit Rumah

Baca juga: KPK Periksa Staf Keuangan PT Minarta Dutahutama Terkait Kasus Suap SPAM PUPR

Pihaknya juga berharap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bisa membantu melakukan upaya manajerial dalam hal pengadaan barang dan jasa.

"Saya kira nanti bantuan LPJK bisa menjadikan pengadaan barang dan jasa ini lebih baik dan lebih transparan," tuturnya.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto memaparkan APBN tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan amanah yang sangat besar yakni hampir Rp 150 triliun.

Dia menyebut tahun 2020 dipa awal Kementerian PUPR saja hanya Rp 120 triliun itu pun belum terpangkas karena adanya realokasi dan refocusing.

"Kalau kita bicara APBN, tahun ini ada realokasi dan refocusing sebesar Rp 44,5 triliun sehingga pagu akhir menjadi Rp75 triliun," kata Dirjen Trisasongko.

Trisasongko menyebut akhir Januari 2021 diharapkan bisa menandatangani kontrak 30 persen dari tender.

"Karena itu kami butuh dukungan dari penyedia jasa. Yang ingin kita sampaikan juga saat ini tersedia platform digital Simpan untuk memudahkan pengadaan barang," tuturnya.