Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Diminta Terus Kembangkan PLTS
Pemerintah tengah gencar mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai salah satu bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)
Penulis: Sanusi
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah gencar mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai salah satu bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mengurangi emisi dan gas rumah kaca (GRK).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi PLTS telah mencapai 146,6 megawatt (MW) per kuartal I 2020.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disetujui oleh Kementerian ESDM, sebanyak 804,9 MW listrik akan dihasilkan dari PLTS pada 2025.
Di tahun yang sama, pemerintah menargetkan bauran energi surya sebesar 23 persen dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa memprediksi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29 persen pada 2030 sesuai Perjanjian Paris (Paris Agreement) akan tercapai apabila meningkatkan bauran EBT.
Baca juga: Jababeka Morotai dan Kyudenko-Santomo Resources Teken MoU Pembangunan PLTS
Dia menghitung, jika target bauran energi bersih pemerintah tercapai 23 persen pada 2025, maka akan terjadi penurunan emisi GRK sebesar 109 juta ton di 2025, dan 170 juta ton di 2030.
Baca juga: Pemprov Jateng Resmikan PLTS Atap di Pabrik Danone-Aqua Klaten
Selain menurunkan emisi GRK, bauran EBT juga diyakini Fabby akan membuka 1,3 juta lapangan pekerjaan baru.
"Dari amatan International Renewable Energy Agency (IRENA), jika energi terbarukan meningkat 23 persen di 2025 dan lebih dari 30 persen di 2030, maka potensi lapangan kerja yang tercipta sebesar 1,3 juta di 2030," ujar Fabby saat dihubungi, Jumat (4/12/2020).
Dia melanjutkan, dari estimasi IESR, untuk setiap 1 GWp PLTS atap yang terpasang, nantinya dapat menciptakan lapangan kerja untuk 20.000 hingga 30.000 orang.
Fabby mengingatkan, jika fokus pemerintah ada pada penurunan emisi gas rumah kaca, maka bauran EBT harus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mengganti pembangkit listrik berbahan bakar fossil, seperti PLTU batubara.
Dari riset yang dilakukan IESR, lanjutnya, pada 2030 seharusnya bauran EBT bisa mencapai 35 persen hingga 40 persen dan pada 2050 mencapai di atas 70 persen.
Selain itu, menurutnya perlu dilakukan penutupan PLTU batu bara secara bertahap sejak 2030, jika pemerintah ingin meningkatkan bauran EBT.
"Perlu dilakukan penutupan PLTU batu bara secara bertahap sejak 2030, dan peningkatan efisiensi energi, untuk menurunkan tingkat pertumbuhan permintaan listrik tanpa mengurangi kualitas pasokan listriknya," tuturnya.
