TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pembangunan ekonomi nasional Indonesia harus didorong dari sektor maritim atau bahari.

Untuk itu semua tenaga dan sumber daya harus dikerahkan guna mewujudkan hal tersebut, termasuk kolaborasi antarsektor dan lembaga.

Demikian benang merah seminar nasional “Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Kamis (10/12/2020).

Seminar ini merupakan rangkaian acara peringatan Hari Nusantara dan diadakan bertepatan dengan peringatan 38 tahun pengesahan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

Hadir sebagai pembicara seminar Menkominfo Johnny G. Platte; Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono; dan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Ir. R. Agus H. Purnomo dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai keynote speaker.

Menko Luhut mengatakan, sumber daya laut Indonesia belum digarap maksimal.

Baca juga: Makassar Makin Mainkan Peran Penting dalam Visi Poros Maritim Nusantara

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 108.000 km garis pantai terpanjang kedua di dunia, kekayaan sumber daya maritim kita belum tergarap optimal,” ungkap Menko Luhut.

Baca juga: Indonesia Berkomitmen Wujudkan Visi Poros Maritim Global Melalui Penerapan E-Navigation

Menko Luhut menekankan, beberapa kebijakan yang akan ditempuh pemerintah ke depan akan mencakup pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya maritim secara terintegrasi.

Kebijakan juga akan difokuskan pada penguatan budaya bahari, khususnya untuk generasi millennial, yang merupakan implementasi Deklarasi Djuanda; pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan ekonomi maritim; dan pengarusutamaan ekonomi maritim sebagai penggerak ekonomi nasional.

Di sektor telekomunikasi dan informatika, akselarasi pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui penyediaan jaringan Internet di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Indonesia paling lambat akhir tahun 2022.

“Pembangunan ini kita percepat satu dekade,” ujar Menkominfo Johnny G. Platte.

Sebelumnya roadmap pembangunan untuk penyediaaan sinyal 4G ini ditargetkan selesai pada 2032.

Namun situasi pandemi Covid-19 mendorong Presiden Joko Widodo untuk menargetkan percepatan pembangunan jaringan Internet di seluruh kawasan dengan skema pembiayaan gabungan antara pemerintah dan kalangan swasta, dalam hal ini operator seluler.

“Kehadiran kita di wilayah perbatasan, termasuk di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif itu secara nyata terlihat melalui ketersediaan layanan telekomunikasi Indonesia di sana,” beber Menkominfo.