Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Bappebti Blokir 114 Situs Perdagangan Berjangka Tak Berizin, Ini Daftarnya

Bappebti kembali memblokir 114 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin atau ilegal.

Bappebti Blokir 114 Situs Perdagangan Berjangka Tak Berizin, Ini Daftarnya
FOREX
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir 114 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin atau ilegal.

Dengan demikian, hingga November 2020 sudah sebanyak 1.143 domain entitas yang tidak memiliki izin Bappebti telah diblokir.

Baca juga: Kemendag Perkuat Konektivitas Perdagangan Dunia Lewat Program Ini

Pemblokiran dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta bekerja sama dengan perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, pemblokiran dilakukan untuk mencegah kerugian masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin.

Sekaligus memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi.

"Bappebti akan terus melakukan pembatasan agar situs-situs web tersebut tidak dapat diakses dari Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (15/12/2020).

Ia menjelaskan, 114 domain situs terbaru yang diblokir, sebagian besar merupakan situs web dari pialang berjangka luar negeri. Memang banyak yang mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, tapi ketika beroperasi di Indonesia tetap diharuskan memiliki izin dari Bappebti.

"Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," jelas dia.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menambahkan, pemblokiran juga bertujuan mengedukasi masyarakat.

Apabila suatu situs tidak dapat diakses, masyarakat diharapkan akan menyadari bahwa situs tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga diblokir oleh pemerintah.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas