Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Didorong Libatkan Swasta untuk Garap Proyek Infrastruktur

Hipmi mendorong pengusaha swasta untuk dapat aktif menggarap berbagai proyek infrastruktur

Pemerintah Didorong Libatkan Swasta untuk Garap Proyek Infrastruktur
Tribunnews/JEPRIMA
ilustrasi: Aktivitas pekerja di proyek pembangunan infrastruktur kereta ringan (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) rute Dukuh Atas-Cawang di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2020). Pembangunan LRT Jabodebek kembali dikebut. Rencananya, pembangunan proyek kereta ringan ini ditarget selesai pada tahun 2022, mundur setahun dari target awal imbas pandemi Covid-19. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Malvyandie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong pengusaha swasta untuk dapat aktif menggarap berbagai proyek infrastruktur di sejumlah daerah yang juga merupakan fokus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ketua Bidang Perhubungan dan BUMN Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Arya Kuntadi mengatakan selama ini pembangunan proyek-proyek pemerintah, khususnya infrastruktur, tidak banyak dilibatkan ke para pengusaha nasional, karena semua digarap BUMN, anak perusahaan BUMN, dan cucu perusahaan BUMN.

Baca juga: Didukung Infrastruktur Memadai, Yogyakarta Juga Jadi Pilihan untuk Penyelenggaraan MICE

"Itu pula yang menjadi salah satu penyebab masifnya pembangunan infrastruktur tidak terlalu berdampak pada konsumsi domestik di sektor swasta," ujar Arya, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Menteri PUPR Minta Penggunaan Alat Berat Dikurangi untuk Dukung Padat Karya 2021

Meski demikian, menurutnya, hal tersebut dapat dipahami, mengingat dalam lima tahun terakhir pemerintah menggunakan BUMN sebagai lokomotif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Namun, ke depan, pemerintah tidak bisa lagi hanya bergantung pada BUMN untuk membangun infrastruktur.

"Perlu ada pelibatan dengan swasta. Proyek infrstruktur tidak bisa semuanya dicover lewat BUMN. Sebab, proyeknya semakin banyak, sedangkan kapasitas keuangan, operasional, dan sumber daya manusia (SDM) pasti terbatas. Kolaborasi dan sinergi harus diciptakan," ucapnya.

Jadi, lanjut Arya, proyek perlu didistribusikan ke swasta. Sudah saatnya swasta sebagai pelaku pembangunan infrastruktur nasional, apalagi kini swasta memiliki kemampuan tersebut.

"Proyek infrastruktur di daerah secara finansial tidak menguntungkan, tetapi harus dibangun, karena bisa menggerakkan ekonomi daerah. Sedangkan proyek yang secara finansial, swasta perlu diberi kesempatan lebih dulu," ungkapnya.

Ia sepakat bahwa para pengusaha muda harus tetap profesional dengan menjunjung tinggi tata kelola, sehingga proyek-proyek yang digarapnya tidak menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas