Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyoroti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurutnya, stimulus yang disalurkan dari program tersebut tak mampu membuat pekerja makin produktif.

“Bantuan tunai dari pemerintah hanya sanggup membuat pekerja yang dirumahkan untuk bertahan hidup,” terang Dosen Ekonomi dari Perbanas Institute itu, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Menaker Serahkan Bantuan JPS Covid-19 Kepada Kelompok Pekerja Perempuan di Mojokerto

Piter menyebut, Kemenaker menjadi salah satu kementerian yang track record kinerjanya menjadi yang paling banyak disorot terutama saat pandemi.

Dia berharap, ke depan akan ada perbaikan seluruh program dari Kemnaker terutama bagi pekerja yang terdampak.

"Kemarin ada reshuffle kabinet, kabarnya akan ada lagi tahun depan. Kami berharap, kementerian-kementerian yang kinerjanya tidak baik menjadi pertimbangan. Tentu pilihannya kembali pada Presiden Jokowi sendiri," ucap Piter.

Piter menambahkan tujuan JPS berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha dan padat karya dalam mengurangi dampak pandemi, justru tak terdengar progress-nya hingga kini.

"Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu dievaluasi," katanya.

Program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan.

Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, hanya saja banyak yang tak tepat sasaran di lapangan.

Sehingga, ikhtiar dan modal besar pemerintah menjadi sia-sia dan tak berfaedah.

Piter meminta agar program stimulus ketenagakerjaan dibuat fokus, supaya mengembangkan sistem agar bisa memanfaatkan teknologi digital sehingga persoalan data bisa cepat teratasi.

"Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa, dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," kritiknya.