Lonjakan Harga Kedelai dan Menghilangnya Tahu-Tempe Jadi Catatan Merah Pemerintah di Awal Tahun
Anis Byarwati mengatakan kenaikan harga kedelai menjadi catatan merah di awal tahun 2021 ini.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menanggapi serius fenomena menghilangnya tempe dan tahu dari pasaran hingga harga kedelai yang melonjak naik.
Anis mengatakan kenaikan harga kedelai menjadi catatan merah di awal tahun 2021 ini.
Di tengah dampak pandemi Covid-19 yang belum juga selesai dan resesi ekonomi, naiknya harga kedelai disebut Anis tentu saja berimbas kepada produsen tahu dan tempe.
“Sementara tahu dan tempe adalah makanan pokok setelah nasi bagi masyarakat,” ujar Anis, dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).
Baca juga: Kedelai Impor Bikin Gaduh, Mentan: Ini Pelajaran untuk Kita Semua
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengemukakan sejumlah catatan pentingnya.
Baca juga: Sekjen KITA: Harga Kedelai Mahal Buat Pengrajin Tahu dan Tempe Kesulitan
Pertama, masalah data yang selalu menjadi faktor utama dan menjadi masalah. Indonesia adalah negara agraris, tetapi sektor pertaniannya tidak berkembang, bahkan terus mundur.
“Salah satunya karena kebijakan pangan nasional yang tidak didasarkan pada data yang kuat dan mengikat semua pemangku kepentingan,” tegas Anis.
Berdasarkan data The Food and Agriculture Organization (FAO), harga rata-rata kedelai pada Desember 2020 tercatat sebesar US$ 461 per ton atau naik 6 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat US$ 435 per ton.
Menurutnya, salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga kedelai dunia adalah lonjakan permintaan kedelai dari China kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia.
Pada Desember 2020 permintaan kedelai China naik dua kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton.
Kedua, Anis menekankan harus ada upaya peningkatan produksi kedelai lokal dan pengendalian impor. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kedelai.
"Ketani kedelai terlibas oleh kebijakan pasar bebas tahun 1995. Awalnya produksi lokal bisa memenuhi 70-75% kebutuhan kedelai, tetapi saat ini terbalik karena sekitar 70-75% kini dipenuhi dari impor,” tutur Anis.
Selain kebijakan impor, faktanya pemerintah kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.
