TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas bersama
sejumlah menteri dan kepala lembaga membahas penurunan angka stunting di Indonesia, Senin (25/1/2021).

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan Presiden Jokowi memberikan perhatian terhadap penurunan angka stunting.

Salah satunya yakni dampak yang ditimbulkan akibat bayi atau anak yang terkena stunting.

"Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian dari bapak Presiden, karena kita tahu kalau orang, atau anak, atau bayi sudah telanjur kena stunting pada usia 1000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa, menjadi usia produktif," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Berdasarkan angka Bank Dunia angkatan kerja Indonesia yang sewaktu bayinya mengalami stunting mencapai 54 persen. Artinya 54 persen dari jumlah angkatan kerja Indonesia merupakan penyintas stunting.

Baca juga: Penurunan Stunting Akan Masuk dalam Program Pembangunan Keluarga

"Inilah kenapa bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," katanya.

Berdasarkan data tahun 2019 angka stunting di Indonesia mencapai 27,6 persen. Angka tersebut diprediksi bertambah pada 2020 kemarin, karena adanya pandemi Covid-19.

Baca juga: Presiden Tunjuk BKKBN sebagai Penanggung Jawab Penanganan Stunting

Presiden menargetkan pada 2024 mendatang angka stunting Indonesia turun mendekati 14 persen.

"Secara hitung-hitungan kalau kita harus mencapai target 14 persen tahun 2024, maka tiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting 2,7 persen, dan ini adalah suatu target yang luar biasa besar karena itu bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa yang tidak biasa atau extra ordinary," ujar Muhadjir.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai penanggungjawab program penurunan stunting. Muhadjir Effendy mengatakan nantinya BKKBN yang akan memimpin program penanggulangan stunting yang kini angkanya mencapai 27,6 persen.

Nantinya program penurunan stunting masuk ke dalam program pembangunan keluarga. Landasan hukumnya yakni undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

"Sehingga pembangunan keluarga tidak hanya terbatas kepada masalah pembatasan angka kelahiran dan penjarangan angka kelahiran tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral salah satunya yang menjadi isu besar adalah masalah penurunan angka stunting," kata Muhadjir.

Presiden menurut Muhadjir meminta BKKBN membuat langkah langkah konkret dan terukur untuk target penurunan stunting hingga 2024 nanti. Presiden menargetkan angka stunting turun hingga mendekati angka 14 persen.

"Presiden menyampaikan bahwa untuk pemetaan stunting di Indonesia sebenarnya sudah sangat detail dan jelas, dan beliau menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk kita membuat langkah-langkah konkret, detail dan terukur sampai tahun 2024 nanti," katanya.