Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dirut Pupuk Indonesia Tidak Akan Melindungi Pelaku Penyelundupan Pupuk Subsidi

Pupuk Indonesia menegaskan tidak melindungi pelaku maupun pelanggaran atas tindakan penyelundupan pupuk bersubsidi.

Dirut Pupuk Indonesia Tidak Akan Melindungi Pelaku Penyelundupan Pupuk Subsidi
istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman, menegaskan bahwa pihaknya tidak melindungi pelaku maupun pelanggaran atas tindakan penyelundupan pupuk bersubsidi.

Salah satu kasus terbaru penyelundupan dan penimbunan pupuk subsidi terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Bakir Pasaman mengatakan, bahwa penyelundupan pupuk dapat dilakukan siapa saja, baik masyarakat biasa maupun pihak distributor atau kios penyalur pupuk subsidi.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Anies Beberkan Prestasi DKI Keluar dari 10 Besar Kota Termacet di Dunia

"Kalau memang ada tindakan penyelundupan pupuk, penyelundup kan bisa siapa saja, bukan distributor, bukan orang Pupuk," kata Bakir dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Dia menegaskan, kalaupun ada pegawai Pupuk Indonesia hingga distributor yang bermain, itu adalah oknum. Pihaknya sekali lagi menegaskan, tidak akan melindungi siapa pun yang menyelewengkan pupuk subsidi.

Baca juga: Popularitas Menurun, Apple Akan Hentikan Produksi iPhone 12 Mini

"Kami juga tidak ada data lengkap. Pada prinsipnya, kami tidak melindungi siapa pun yang terkait dengan penyelundupan," kata Bakir.

Seperti diketahui, Polres Blora berhasil mengamankan pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 160 sak atau 8 ton yang dibeli dari Madura, Jawa Timur dengan harga per sak Rp 141.000. Ratusan sak pupuk itu akan diedarkan di Blora.

Terkait hal itu, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan sanksi tindakan penyelundupan yang mungkin dilakukan oleh distributor atau kios penyalur pupuk bersubsidi.

"Saya ingin klarifikasi, atas terjadinya penyelundupan pupuk di Blora sekitar 8 ton. Bagaimana tindakan dari PIHC atau Kementerian Pertanian terkait pengawasan pupuk ini," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Slamet Ariyadi.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema meminta agar Pupuk Indonesia Holding Company dapat menginventarisasi kelemahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Halaman
123
Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas