Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rugikan Negara, Kemenhub Kembali Normalisasi Kendaraan ODOL di Sumatera Selatan

Kendaraan ODOL memberikan dampak buruk terhadap banyak pihak seperti sering terjadi kecelakan yang melibatkan kendaraan tersebut.

Rugikan Negara, Kemenhub Kembali Normalisasi Kendaraan ODOL di Sumatera Selatan
TRIBUNNEWS/REYNAS ABDILA
Penimbangan truk angkutan barang non-golongan I atau angkutan barang dalam razia truk ODOL di Parking Bay KM 18A Tol Jakarta-Cikampek. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melanjutkan normalisasi kendaraan over dimension overloading (ODOL) di Palembang, Sumatera Selatan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, normalisasi kendaraan ODOL ini untuk mewujudkan program Indonesia Bebas ODOL pada 2023.

"Selain itu, normalisasi atau pemotongan kendaraan ODOL ini sekaligus memberikan efek jera bagi para pelanggar," ucap Budi Setiyadi dalam keterangannya, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, dengan melakukan normalisasi kendaraan ODOL menjadi bentuk komitmen pemerintah terkait keseriusan untuk memberantas kendaraan ODOL yang merugikan pengguna jalan lain.

Baca juga: Wujudkan Indonesia Bebas ODOL di 2023, Kemenhub Normalisasi Empat Unit Angkutan Barang di Pekanbaru

Baca juga: Pemerintah Serius Berantas ODOL, Kemenhub Normalisasi Dua Truk Barang di Jambi

"Normalisasi yang dilakukan terhadap kendaraan ODOL ini dengan mengembalikan dimensi atau ukurannya sesuai dengan standar pabrik," kata Budi.

Kendaraan ODOL sendiri menurut Budi Setiyadi, memberikan dampak buruk terhadap banyak pihak seperti sering terjadi kecelakan yang melibatkan kendaraan tersebut.

"Selain itu, negara juga turut dirugikan dengan anggaran perbaikan jalan yang rusak akibat banyaknya angkutan yang tidak sesuai dengan dimensi jalan dan muatan berlebih," ucap Budi.

Ia juga menjelaskan, menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap 1 tahun kerugian negara mencapai Rp 43 triliun akibat ODOL.

"Karena itu kami mengimbau kepada pelaku usaha, pemilik, barang dan pemilik truk untuk tidak melanggar aturan yang ditentukan," ujar Budi.

Ikuti kami di
Penulis: Hari Darmawan
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas