Kominfo: Inklusi Digital Sasar Kelompok Rentan Perempuan Pelaku UMKM
Transformasi digital dinilai masih menjadi tantangan bagi kelompok perempuan pelaku UMKM, pemerintah mendorong inklusi digital sebagai solusi.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof Henry Subiakto menilai transformasi digital masih menjadi tantangan bagi kelompok perempuan pelaku UMKM.
Menurutnya, pemerintah mendorong inklusi digital yang menyasar kelompok rentan tersebut.
Upaya transformasi digital yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur digital berupa jaringan internet hingga ke seluruh pelosok negeri.
“Media sosial sudah menjadi tempat berkumpulnya aktivitas masyarakat secara digital. Oleh karenanya kita mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui media digital, seperti UMKM,” ujar Henry dalam webinar “Muda Peduli Inklusi” Kamis (18/3/2021).
Baca juga: BLT UMKM Segera Dibuka Lagi: Berikut Syarat dan Cara Mendapatkannya, Siapkan KTP hingga Bidang Usaha
Ketika digitalisasi terjadi, menurutnya, akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.
Saat ini, sekitar 73,3 persen pengguna internet atau 196,71 juta warga Indonesia menggunakan internet.
Aplikasi online digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti belajar, bekerja, konsultasi kesehatan, naik 443 persen.
“Makanya di ASEAN, Indonesia merupakan negeri terbesar ekonomi digitalnya. Jangan sampai marketplace digital kita menggeser UMKM kita. Oleh karenanya dibutuhkan regulasi yang lengkap, kuat dan tegas sekaligus serta pentingnya kesiapan sumber daya manusia yang cerdas dan adaptif,” pesan Henry.
Baca juga: Menko Airlangga Hartarto: Pemulihan Ekonomi Nasional Harus Dimulai dari UMKM
Tenaga Ahli Kominfo RI Lathifa Al Anshori menegaskan pemerintah berupaya agar transformasi digital bukan hanya bentuk fisik dari infrastruktur digital tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa menjadi peningkatan kapasitas masyaraka.
“Inklusi digital menyasar pada kelompok yang rentan seperti perempuan yang memiliki usaha UMKM, korban kekerasan disabilitas dan generasi Z yang galau. Inklusi digital harus jalan beriringan dengan pemulihan ekonomi, di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi acuannya,” tegas Lathifa.
Lathifa membeberkan, saat ini sebanyak 3.248.775 UMKM telah pindah ke ruang digital berkat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Baca juga: Lebih Dari 11 Ribu Perusahaan Termasuk UMKM Antri Vaksin Gotong Royong
CEO dan Founder Edukasi 4.0 Rejive Dewangga menjelaskan pihaknya bergerak dari pinggir (rural area) untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia.
Dari total 83 ribu desa, 77 persen belum terdigitalisasi serta sekitar 60 persen UMKM dikelola perempuan.
Rejive menilai perempuan di desa harus punya hak setara meningkatkan kompetensi sama seperti di kota.
“Di desa nanti bisa digunakan di BUMDES, kami akan membantu pedagang lokal untuk go digital. Kita sudah membantu 3000 UMKM di 40 kota. Kami sudah membantu mereka go digital,” ujarnya.