TRIBUNNEWS.COM - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan bantuan token gratis yang dibagikan lewat program stimulus PLN untuk meringankan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Hal pertama yang perlu Anda siapkan, yakni ID Pelanggan/Nomor Meter.

Ada dua cara untuk mengklaim token listrik gratis, Anda bisa klaim melalui Aplikasi PLN Mobile atau stimulus.pln.co.id.

Baca juga: Informasi Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13, Segera Dibuka di www.prakerja.go.id

Baca juga: Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Kembali Dicairkan Bulan Maret 2021, Berikut Syarat dan Cara Mencairkannya

Namun dalam periode ini ada skema pemberian stimulus yang berbeda, sebagaimana diwartakan Kompas.com.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, PLN akan menghentikan penyaluran token listrik gratis melalui WhatsApp pada periode klaim bulan selanjutnya.

"Lambat laun (penyaluran via WhatsApp) ini akan kita hilangkan di bulan-bulan selanjutnya," ujarnya dalam webinar, Jumat (22/1/2021).

Keputusan itu diambil PLN, sebab beberapa waktu lalu perusahaan pelat merah itu telah meluncurkan versi terbaru dari PLN Mobile.

Bob mengklaim, dengan aplikasi tersebut pelanggan rumah tangga penerima bantuan akan lebih mudah mengakses token gratis.

Diketahui, PLN memperpanjang pemberian subsidi listrik bagi masyarakat, mulai 7 Januari 2021 hingga Maret 2021.

Bagi pelanggan listrik kategori daya R1 450 VA diberikan diskon 100 persen dan bagi pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon 50 persen .

PT PLN (Persero) menyampaikan kesiapan kembali menyalurkan stimulus listrik pada 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta 459 ribu pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA.

Bagi pelanggan pascabayar, bantuan ini akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan.

Sementara untuk pelanggan prabayar atau yang menggunakan sistem token, besaran bantuan diberikan sama dengan bantuan di Tahun 2020.

Untuk menjangkau pelanggan di daerah terpencil, PLN juga akan bekerjasama dengan perangkat pemerintah setingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.