Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengaku akan berhenti dari jabatannya apabila keputusan impor beras satu juta ton keliru.

Menurut Mendag, keputusan  mengimpor beras sudah dihitung secara sangat matang terkait ketersediaan beras atau iron stock di gudang Bulog.

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer, saya hadapi. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah,” katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021).

Mendag menekankan bahwa tugasnya adalah memikirkan apa yang tidak dipikirkan anggota DPR.

“Contohnya sekarang harga cabai naik apakah petani mendapatkan support? Tidak. Salah siapa? Salah saya juga. Bagaimana, orang Indonesi mau makan cabainya, cabai segar,” imbuhnya.

Baca juga: Tunggu Panen Raya Padi, Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras

Mendag memastikan saat ini iron stock Bulog sudah sangat rendah, bahkan terendah sepanjang sejarah di bawah level 500 ribu ton.

Baca juga: Panen Raya di Sumba Barat Daya, Ketua DPD RI Sebut Impor Beras Bukan Solusi

Sedangkan penyerapan Bulog terhadap produksi petani sangat rendah yakni hanya 85 ribu ton dari target yang seharusnya 500 ribu ton di musim panen raya.

“Bukan salahnya Bulog, karena gabah hasil panen petani itu basah dan Bulog memiliki ketentuan untuk menyerapkan gabah yang kering sesuai ketentuan untuk disimpan di gudang,” tutur Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.

Mendag jugamenegaskan, wacana impor beras ini tidak akan dilakukan saat panen raya, dan angkanya pun tidak harus 1 juta ton.

"Sekali lagi saya utarakan tidak ada beras impor ketika panen raya, pasti. Saya ingin supaya tenangkan semua," tuturnya.

Potensi Maladministrasi

Terkait impor beras ini, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengindikasikan ada potensi maladministrasi dalam wacana impor beras.

Pihaknya melihat polemik yang masuk ke ranah publik ini perlu diinvestigasi secara mendalam.

"Indikasinya produksi kita tidak ada masalah, stok beras juga tidak ada masalah. Stok beras ditingkat penggilingan dan pelaku usaha juga tidak ada masalah sehingga kami melihat ini jangan-jangan ada yang salah dalam memutuskan ini," tutur Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Yeka mempertanyakan mekanisme rapat kordinasi terbatas (rakortas) untuk menentukan wacana impor beras.

Pasalnya, keputusan impor beras harus didukung sejumlah data yang valid karena komoditas ini memiliki dampak yang luas dari sisi ekonomi, sosial, dan politik.

"Suka atau tidak suka kebijakan impor beras ini mesti dipahami oleh semua orang. Jadi nggak bisa kalau impor beras dipaksakan, publik harus paham supaya tidak menyisakan keributan," tuturnya.

Ombudsman menilai kebijakan impor beras seharusnya tidak dilakukan jika melihat indikator angka ramalan Badan Pusat Statisik (BPS) terkait produk panen beras surplus 14,54 juta ton beras.

BPS mencatat potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan meningkat 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 11,46 juta ton. 

Potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektare atau naik sekitar 1,02 juta hectare (26,53 persen) dibandingkan subround Januari- April 2020 sebesar 3,84 juta hektare.

Yeka juga menengarai isu harga beras turun akibat adanya wacana impor beras dan berdampak ke tingkat petani.

"Sebetulnya tanpa impor beras pun harga beras nasional pasti akan turun karena sedang memasuki masa musim panen. Teori supply dan demand di mana supply banyak maka harga di level permintaan pasti turun jadi tidak diakibatkan wacana impor," urainya.