Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai langkah impor beras praktis membuat bunga utang Perum Bulog akan makin membengkak.

Menurut Anthony, Bulog memiliki dua fungsi sebagai pelaksana impor dan penyerap harga gabah yang jatuh dengan harga pembelian pemerintah.

Baca juga: Tegaskan Tak Ada Impor Beras hingga Juni 2021, Jokowi: Hentikan Perdebatan

"Permasalahannya, uang pinjaman Bulog itu beban bunganya sangat berat sekali. Tahun 2018, beban bunga Bulog mencapai Rp 2 triliun lebih. Saat itu terjadi impor 1,8 juta ton lalu penyaluran rastra hanya setengahnya 1,2 juta ton," tutur Anthony, ditulis Sabtu (27/3/2021).

Sementara harga gabah saat ini jatuh karena faktor cuaca dan tinggi produksi di musim panen raya.

"Kalau kita lihat harga gabah jatuh sampai di level Rp3.300 - Rp3.500 maka mau tidak mau pemerintah harus menyerap Rp4.200. Jadi ini membebankan neraca keuangan Bulog," tutur dia.

Baca juga: Polemik Impor, Jokowi Janji Beras Petani akan Diserap Bulog

Anthony menerangkan impor beras dan penyerapan gabah petani hanya meningkatkan jumlah stok di gudang tanpa penyaluran.

"Makanya kita tidak heran kalau ada banyak sekali beras di gudang Bulog yang tidak keluar karena ada banyak sekali aturan seperti (Harga Eceran Tertinggi) HET dan lain sebagainya," ucap dia.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengakui sulitnya menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang-gudang Bulog.

Dia mengemukakan permasalahan itu diakibatkan program hilir Kementerian Sosial yang sudah ditiadakan yakni beras sejahtera (rastra).

"Perlu kita kembali ke belakangan bahwa Bulog pada 2018 harus mensuplai kegiatan bansos rastra sebesar 2,6 juta ton. Saat ini Bulog kehilangan program hilir untuk menyalurkan CBP," kata Buwas dalam webinar, Kamis (25/3/201).

Presiden Jamin Tidak Ada Impor hingga Juni 2021

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara terkait polemik rencana impor beras sebanyak satu juta ton yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan.

Presiden memastikan bahwa hingga Juni 2021 tidak akan ada impor beras.