Sedangkan pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengutarakan bahwa dirinya sangat yakin, integrasi ini sangat mendukung dari berjalannya ekosistem logistik nasional yang terintegrasi.

“Perlu ada satu dirigen, satu komando, dan itu kita perlu selesasikan payung hukumnya. Jadi siapa ketua kelasnya harus jelas,” tegasnya.

Pemateri terakhir, Siswanto Rusdi berkeyakinan jika pengelolaan manajemen pelabuhan tidak diperbaiki maka proses integrasi ini tidak artinya.

“Jadi kalau tidak dibenahi, integrasi ini sama saja omong kosong. Saya usulkan agar Operator Pelabuhan hanya sebagai regulator, tapi dalam pengelolaan semuanya dilakukan oleh Pelindo,” jelas Siswanto.

Maka dari itu dia berharap kepada DPR agar mengagendakan revisi UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang di dalamnya menyebutkan peran Operator Pelabuhan sebagai lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial dihapuskan.

“Jadi saya berharap lewat DPR, lewat Bung Awi (Ahmad Baidowi) ini bisa menentukan arsitektur atau grand strategy pelabuhan yang baik, salah satunya dengan merevisi UU Pelayaran,” pungkasnya.