Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengurangan Impor LPG

Komaidi Notonegoro mengatakan, pengurangan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) harus menjadi prioritas pemerintah.

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengurangan Impor LPG
Humas Pertamina
Ilustrasi pasokan LPG 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif ReForminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pengurangan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) harus menjadi prioritas pemerintah.

Menurutnya, pengalihan energi yang bersumber di dalam negeri adalah langkah tepat.

"Tren yang ada menunjukkan konsumsi dan impor LPG terus meningkat setiap tahun. Jika tidak berani melakukan perubahan, impornya akan semakin besar dan ini akan jadi beban pemerintah karena di subsidi," ujar Komaidi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: DPR Minta LPG Tidak Lagi Dijual ke Korporasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksi impor LPG sampai 2024 akan mencapai 11,98 juta ton.

Sementara produksi LPG hanya sebanyak 1,97 juta ton per tahun.

Kapasitas produksi kilang LPG di dalam negeri sendiri ditargetkan sekitar 3,98 juta ton pada 2024.

Akibat arus impor LPG yang kian membesar, khusus di 2021 saja pemerintah terpaksa mengalokasikan subsidi hingga senilai Rp 37,85 triliun.

Menurut Komaidi, besarnya angka subsidi LPG tersebut sejatinya bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur gas bumi.

Selain sumber gas bumi masih sangat besar, selama ini penggunaan gas bumi terbukti lebih efisien dan aman.

Baca juga: Tabung LPG Pertamina Mendarat di Perbatasan RI, Harganya Lebih Murah dari Malaysia

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas