Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT POS Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan POS Indonesia memiliki rekam jejak cukup panjang di industri jasa keuangan.

Hal ini menyusul target pemerintah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di 2024 hingga 90 persen.

"POS Indonesia sebenarnya sudah cukup lama berkecimpung di sektor jasa keuangan.

Bahkan POS Indonesia pernah punya tiga kali bank pada zaman Belanda di antaranya Postspaarbank atau dalam bahasa Indonesia Bank Tabungan Pos, hingga akhirnya berubah spin off menjadi Bank Tabungan Negara (BTN)," kata Faizal dalam webinar, Rabu (7/4/2021).

Selain itu, ada Bank Pos Nusantara bekerjasama dengan Rajawali Nusantara Indonesia yang kemudian dilikuidasi pada tahun 1998/1999 akibat krisis moneter.

Terakhir adalah Bank Mantap (Mandiri, Taspen, Pos yang didirikan pada 1992 di Bali.

Baca juga: Pos Indonesia Garap Potensi Pasar Inklusi Keuangan di Indonesia

"Namun PT POS pada akhirnya pada 2017 dilusi keluar dari bank hasil joint venture tersebut," tukas Faizal.

Menurutnya, PT POS Indonesia berdiri di zaman Belanda dengan ikhtiar mengirimkan uang.

"POS mengirimkan uang dari Belanda ke Indonesia, atau sebaliknya. Atau dari Batavia ke seluruh penjuru tanah air. Jadi kita bukan pemain baru di jasa keuangan," kata dia.

Karena itu, PT POS sangat optimistis membantu pemerintah menutup gap literasi keuangan yang masih cukup tinggi.

Adapun strategi yang dipersiapkan POS Indonesia untuk mencapai target pemerintah adalah dengan cara digitalisasi dan fisik.

Baca juga: Idola Jepang Yang Masih Single, Senang Bila Dapat Pekerjaan di Indonesia

"Kita punya dua kemampuan, pertama kita memiliki digital touch poin yaitu Pos Giro Mobile Apps. Dan kita juga bisa interaksi fisikal di kantor-kantor POS yang jumlahnya 8.400," imbuhnya.

Dirjen Aplikasi Informatika. Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah mendukung upaya percepatan adopsi digital.

Menurutnya, hal ini guna meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat.

"Ada tiga hal yang telah dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur, menghadirkan regulasi yang mendukung adopsi digital, dan membangun kualitas sumber daya manusia digital," tutur Semuel.