Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan hasil Rapid Assessment terkait tata kelola ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau benur kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan hasil deteksi dini mengarah pada munculnya empat potensi maladministrasi.

“Empat potensi maladminitrasi yang ditemukan yaitu pertama, adanya diskriminasi pemenuhan kriteria sebagai nelayan penangkap BBL serta proses penetapan eksportir BBl dan nelayan BBL.

Kedua, adanya permintaan imbalan pada pemenuhan persyaratan teknis penetapan eksportir BBL dan penetapan nelayan penangkap BBL,” terang Yeka dalam konferensi pers.

Kemudian, temuan ketiga Ombudsman adalah adanya tindakan sewenang-wenang dari eksportir BBL dalam penentuan skema kerja sama atau pola kemitraan dengan nelayan penangkap BBL. 

Baca juga: KKP – YKAN Kerja Sama Dukung Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Kesejahteraan Nelayan

Ditambah lagi temuan keempat yakni penyalahgunaan wewenang dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan eksportir BBL atas penetapan harga BBL yang menggunakan kriteria harga patokan terendah.

Ombudsman RI menyampaikan dua opsi saran Ombudsman kepada pihak KKP antara lain mencabut atau merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 dan merancang peraturan baru yang mengatur ekspor BBL dalam batas waktu tiga tahun dengan evaluasi per tahun oleh BUMN Perikanan, serta mengatur peruntukan sebagian keuntungan untuk pengembangan budidaya.

Sementara opsi kedua adalah agar merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Indonesia dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budidaya oleh pelaku swasta.

“KKP juga perlu mengkaji dan membentuk Sovereign Wealth Fund khusus untuk komoditi hasil laut dan memanfaatkan dananya untuk mendanai riset dan pengembangan budidaya lobster dan produk perikanan lainnya,” imbuh Yeka.