Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kementerian Investasi Disebut Bukan Solusi Atasi Persoalan Investasi

Pemerintah dinilai telah salah langkah dalam menggenjot investasi di tanah air, dengan membentuk Kementerian Investasi

Kementerian Investasi Disebut Bukan Solusi Atasi Persoalan Investasi
Arief/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai telah salah langkah dalam menggenjot investasi di tanah air, dengan membentuk Kementerian Investasi yang saat ini merupakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan, jika melihat tujuan pembentukan Kementerian Investasi, yaitu untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja.

"Saya kira pembentukan Kementerian Investasi bukan solusi untuk mengatasi persoalan investasi di tanah air. Kalaupun direalisasikan, kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi," ujar Anis saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).

Berdasarkan data World Economic Forum (WEF), kata Anis, terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia.

Baca juga: Bantu 13,5 Juta UMKM, BRI Ventures Investasi di Bukalapak

"Dari 16 faktor tersebut, korupsi menjadi kendala utama yang sangat menggangu dan merugikan. WEF menempatkan korupsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8 sebagai faktor utama penghambat investasi di Indonesia," paparnya.

Menurutnya, maraknya praktik suap, gratifikasi, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan, mengakibatkan beberapa dampak terhadap investor.

Selain korupsi, farktor kedua yang mempengaruhi terhambatnya investasi masuk ke Indonesia, yaitu inefisiensi birokrasi dengan skor 11,1.

Baca juga: Bagaimana Cara Hitung Zakat Reksadana?Total Investasi atau Hanya Keuntungan & Kapan Waktu Bayarnya?

Kemudian, akses ke pembayaran 9,2, infrastruktur tidak merata 8,8, dan kebijakan tidak stabil 8,6 yang melengkapi lima faktor utama.

Ia menyebuy, posisi Indonesia di dalam rangking Ease of Doing Business dari Bank Dunia pada 2020, menggambarkan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi adalah masih di level 73 yang secara relative masih rendah.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas