Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Holding Panas Bumi, Dirut Geo Dipa Energi : Lagi Analisa Bersama Agar Tak Bentur UU

pemerintah menargetkan energi baru dan terbarukan (EBT) memiliki kontribusi sebesar minimal 23 persen dalam rencana umum energi nasional pada 2025

Soal Holding Panas Bumi, Dirut Geo Dipa Energi : Lagi Analisa Bersama Agar Tak Bentur UU
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Riki Firmandha Ibrahim (kanan) didampingi Direktur Bisnis Produk Industrial PT Pindad, Bobby Sumardiat Atmosudirjo meninjau senjata produksi PT Pindad seusai penandatanganan nota kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Teknologi Organic Rankine Cycle (ORC) dan Binary System, di Kantor Pusat PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (31/7). Kerjasama ini bentuk sinergi antar BUMN untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan komitmen untuk memajukan energi terbarukan melalui kerjasama investasi memanfaatkan panas bumi pembangkit listrik geothermal. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk holding panas bumi

Di dalam holding tersebut, nantinya akan ada tiga perusahaan yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Direktur Utama Geo Dipa Energi, Riki Firmadha Ibrahim mengatakan, proses holding saat ini sedang dianalisa secara bersama, agar setiap keputusan yang diambil tidak bertabrakan dengan undang-undang dan regulasi. 

"Ini dilakukan agar merger ini, betul-betul holdingnisasi membangun atau membuat optimal kepada negara," kata Riki dalam webinar, Kamis (6/5/2021).

Menurutnya, selain pembentukam holding, Kementerian BUMN juga mendorong BUMN untuk melakukan penawaran perdana saham atau IPO. 

"Kami juga diminta oleh pemerintah memenuhi target pengembangan EBT," paparnya. 

Di acara yang sama, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris Yahya menyamapaikan, pemerintah menargetkan energi baru dan terbarukan (EBT) memiliki kontribusi sebesar minimal 23 persen dalam rencana umum energi nasional pada 2025, dan naik menjadi 31 persen pada 2050.

"Saat ini ada upaya untuk mengerucutkan bagaimana upaya untuk menyatukan BUMN tersebut, sehingga bisa menjadi BUMN panas bumi terbesar di dunia," ucap Harris.

Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas