TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah mengurangi peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis Premium pada tahun 2022.

Rencana pengurangan peredaran Premium diungkapkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Keberadaan Premium akan dikurangi di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), tetapi di luar pulau Jawa masih tetap dilakukan penyaluran Premium.

Diketahui pada 2022, pemerintah hanya akan memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan minyak tanah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menanggapi penguranga peredaran BBM jenis Premium yang mendapatkan subsidi.

Menurutnya, Perlu edukasi dari pemerintah mengenai dampak buruk dari BBM Premium untuk Lingkungan.

Baca juga: Stok BBM Premium di Jamali akan Dikurangi, Sebagai Gantinya Ada Pertalite yang Ramah Lingkungan 

Baca juga: Pengamat: Masyarakat Sudah Sadar Gunakan BBM Berkualitas Tinggi

Meski demikian, Mantan Ketua Umum PSSI ini, menyambut positif penghapusan Premium.

"Edukasi yang paling penting, terutama bagi masyarakat tingkat bawah. Harus dijelaskan bagaimana penggunaan Premium akan berdampak buruk terhadap kehidupan ke depan.

"Saya juga mendorong agar pengalihan subsidi kepada Pertalite diberlakukan di seluruh daerah. Apalagi sekarang kendaraan dirancang bukan untuk premium, sehingga penggunaan jenis Pertamax jadi lebih hemat," ujar La Nyalla kepada wartawan, Jumat (4/6/2021). 

LaNyalla pun berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mulai mengalihkan penggunaan Premium karena sadar akan efek buruk bagi lingkungan. 

Berdasarkan informasi dari Pertamina, masyarakat di Jateng sudah sedikit sekali yang menggunakan Premium. 

"Semoga di daerah lain juga bisa mengikuti teladan tersebut. Karena sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang besar pencemaran udara," ucap LaNyalla. 

"Masih ada waktu untuk mensosialisasikan secara gencar rencana ini. Saya kira memang jika diberlakukan tahun ini masih belum tepat, karena dampak pandemi Covid-19 masih terasa, sehingga dikhawatirkan kenaikan Premium akan berdampak terhadap sektor kehidupan lainnya," pungkasnya. 

Pemerintah menggantikannya dengan Pertalite bersubsidi yang harganya sama dengan BBM jenis Premium. 

"Penghapusan BBM Ron 88 akan memperbaiki kualitas udara di Indonesia. Kebijakan tersebut juga merupakan dukungan terhadap program langit biru yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang harus kita dukung demi perbaikan lingkungan," jelasnya.