TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia penyelenggara Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak mendapat izin penyelenggaraan acara dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  dan terancam batal terlaksana.

Sedianya, konvensi ALB Kadin akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada 25 Juni mendatang.

Namun Satgas Covid-19 Pemprov DKI Jakarta tidak setuju, tidak memberikan ijin karena terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan di Jakarta.

Hal ini menurut Ir. Nita Yudi MBA, Ketua Organizing Committee Munas VIII Kadin Indonesia, otomatis akan membuat tertundanya pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia yang akan terselenggara di Kendari [ada 30 Juni 2021.

Satgas Covid Pemprov DKI Jakarta dalam suratnya tertanggal 22 Juni 2021, ditegaskan, menyatakan tidak menyetujui penyelenggaraan konvensi tersebut, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, untuk pengendalian penyebaran covid-19.

"Konvensi ALB tidak dapat ijin dari pemerintah DKI Jakarta. Karena tidak dapat ijin maka tidak bisa digelar 25 Juni. Kapan akan bisa digelar tentu menunggu penyebaran covid bisa dikendalikan," kata Ir. Nita Yudi MBA, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Covid-19 di Kendari Melonjak, Munas Kadin Diusulkan Ditunda

Nita Yudi yang juga Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) menjelaskan, Konvensi ALB akan diikuti 122 asosiasi nasional dan akan memilih 30 perwakilan yang akan hadir dan punya hak suara pada Munas VIII Kadin Indonesia.

Baca juga: Sejumlah Pengurus Kadin Daerah Minta Munas Ditunda 

"Bila ALB tidak bisa dilaksanakan otomatis Munas VIII Kadin juga tak bisa berlangsung. Sebab ALB belum bisa memilih 30 perwakilan yang akan ikut aktif dan punya hak suara dalam pemilihan Ketua Umum Kadin baru," tegas Nita Yudi.

Baca juga: Covid-19 Kembali Melonjak, Pemuda dan Mahasiswa Sultra Desak Munas Kadin Ditunda

Ketua Steering Committee (SC) Munas VIII Kadin Indonesia Benny Soetrisno berpendapat, Munas Kadin harus dibatalkan.

"Saya tidak setuju dilanjutkan Munas Kadin VIII di saat Covid-19 meningkat. Jadi harus ditunda ke lain waktu, setelah covid mereda dan terkontrol penyebarannya. Semua harus ingat pesan Presiden, pimpinan negeri ini yakni utamakan keselamatan, nyawa adalah diatas segala-galanya," kata Benny Sutrisno.

Permintaan agar Munas VIII Kadin Indonesia ditunda memang terus bergulir, dan mengeras.

Apalagi setelah keluarnya intruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, yang juga Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartato, Senin (21/6/2021).

Airlangga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, secara ketat mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

"Sebagaimana arah Presiden Joko Widodo, Penguatan implementasi PPKM Mikro dan percepatan vaksinisasi adalah kunci utama, mengatasi lajunya penyebaran Covid-19," kata Airlangga saat memberi keterangan pers secara virtual.

Selama pemberlakua PPKM Mikro terdapat 11 kegiatan masyarakat yang dinyatakan berpotensi menciptakan kerumunan yang perlu dibatasi.

Yakni, perkantoran, restoran, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, sektor esensial, sosial & budaya, konstruksi, area publik dan kegiatan pertemuan-rapat-seminar.

"Jelas sekali acara rapat atau pertemuan organisasi seperti munas termasuk yang perlu dibatasi. Karena itu beralasan sekali bila ALB dan Munas VIII Kadin ditunda. Ini sebagai wujud atau contoh bahwa Kadin patuh menjalankan instruksi pemerintah dalam penguatan PPKM untuk pengendalian Covid-19," kata Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara.