Palapa Ring adalah salah satu contohnya. Infrastruktur yang digadang-gadang akan menghubungkan masyarakat dari Sabang hingga Merauke dengan internet ternyata tidak termanfaatkan dengan baik. Jika dibandingkan dengan kapasitas fiber optic yang tergelar, Pemerintah baru bisa me-utilisasi kurang dari 10 persen.

Lebih lanjut Ardi menanyakan mengapa Pemerintah tidak memberdayakan data center milik pelaku usaha di industri? Data center yang dimiliki pelaku usaha sudah mampu memenuhi spesifikasi Pusat Data Naisonal. Kapasitasnya pun tersedia. Pola pikir reinventing the wheel yang selama ini diterapkan Pemerintah adalah ancaman serius bagi kemajuan bangsa dan negara.

Ardi khawatir apabila ada campur tangan asing dalam pembangunan Pusat Data Nasional ini, karena data center ini akan menjadi "rumah" bagi seluruh data pemerintahan. Ardi mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi peretasan dan kebocoran data.

Terkait kapasitas yang dimiliki oleh industri data center saat ini Hendra menyampaikan bahwa pada awal didirikan di tahun 2016 kapasitas data center milik anggotanya sebesar 38 MW dan hingga per bulan ini sudah menjadi 72 MW, Hendra memerkirakan akhir tahun ini kapasitasnya menjadi 120 MW dan hampir semua anggota IDPRO membangun kapasitas baru setiap tahunnya.

Melihat besarnya kemampuan pelaku usaha data center nasional, Hendra sangat menyayangkan bahwa selama ini Pemerintah belum melibatkan industri data center nasional dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan Pusat Data Nasional.

“Sejauh ini belum ada diskusi mengenai kebutuhan berapa besar kapasitas Pusat Data Nasional. Jika kita dilibatkan, kita bisa siapkan kapasitasnya, sehingga Pemerintah tidak perlu membangun lagi” tutup Hendra.