TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana membangun sendiri data center sebagai Pusat Data Nasional (PDN).

Pusat data nasional yang direncanakan menyatukan 2.700 data center Pemerintah tersebut, akan dibangun di Bekasi, Batam, Ibu Kota Negara Baru dan Labuan Bajo.

Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menilai sejatinya memang Pemerintah perlu menyelenggarakan pusat data nasional. Namun untuk penyelenggaraan pusat data nasional, Pemerintah tidak perlu membangun.

Baca juga: Big Data Bisa Digunakan Perusahaan Melihat Perubahan Tren Pasar yang Cepat

Pemerintah seharusnya melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha penyelenggara data center sehingga memanfaatkan kapasitas data center yang idle yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

Sejatinya data center terdiri dari 2 bagian yaitu server sebagai tempat menampung data dan fisik gedung sebagai tempat meletakkan server.

Baca juga: Pengusaha Mal Mengeluh: Pusat Perbelanjaan Dipaksa Ditutup, Tapi Pemerintah Tetap Tagih Pajak

Dengan kolaborasi tersebut diharapkan Pemerintah dapat memangkas anggaran yang sangat besar. Terlebih lagi disaat ini anggaran dan utang Pemerintah sudah sangat besar untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Lanjut Ardi, tren saat ini di era industri TIK adalah kolaborasi dan hybrid. Sehingga Pemerintah tidak perlu membangun gedung data center yang besar. Pelaku usaha penyelenggara data center di Indonesia telah memiliki infrastruktur data center yang berstandar internasional.

Lebih jauh lagi, penyelenggara data center Indonesia telah mampu menyediakan data center spesifikasi Tier 4, yaitu spesifikasi tertinggi untuk standar data center internasional. Dengan kondisi seperti ini, Pemerintah sudah dapat langsung memanfaatkan data center tersebut untuk difungsikan sebagai Pusat Data Nasional tanpa harus melakukan pemborosan anggaran.

Ardi menilai untuk membangun gedung data center, memerlukan dana yang sangat besar dan waktu yang dibutuhkan juga sangat panjang. Dengan melihat kondisi tersebut, Ardi menilai Pemerintah bisa melakukan kolaborasi dan memanfaatkan resources yang sudah ada seperti yang dimiliki IDPro.

"Sehingga dengan kolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, Pemerintah akan menghemat anggaran tidak kurang dari 60 persen dari anggaran yang dialokasikan untuk membuat fisik data center. Selain itu risiko Pemerintah juga bisa ditekan. Pemerintah jangan hanya memikirkan infrastruktur fisik seperti gedung dan mesin server tanpa mempertimbangkan SDM yang mereka miliki," ungkap Ardi, Sabtu (3/7/2021).

Beberapa risiko yang diinventarisasi Ardi ketika Pemerintah membangun fisik data center seperti kapasitas gedung serta server data center milik Pemerintah yang kemungkinan besar akan idle dan SDM Pemerintah yang tidak mumpuni.

Diharapkan dengan kerja sama dengan IDPro, menurut Ardi kemampuan SDM Pemerintah dalam menangani data center juga akan meningkat.

Dari informasi yang dimiliki Ardi, saat ini pelaku usaha data center nasional yang tergabung dalam IDPro sudah memiliki kapasitas terpasang yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan data center Pemerintah.

Ardi menyayangkan jika Pemerintah tak melakukan kerja sama dengan IDPro dan memanfaatkan properti yang saat ini banyak yang idle.

"Jika Pemerintah tidak memiliki SDM yang handal dalam mengelola data center, siapa yang akan merawat aset tersebut. Untuk membangun kapabilitas tersebut memerlukan waktu yang lama. Tugas utama Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo tentunya bukan penyelenggaraan data center, melainkan pengelolaan industri telekomunikasi," terang Ardi.

Menurut Ardi Pemerintah harus mengerti betul ekosistem, perkembangan industri data center dan legal. Tidak semua infrastruktur harus dibangun dan dimiliki Pemerintah. Jangan hanya berpikir proyek semata. Pemerintah harus mengemas dan melihat proyek ini secara jeli.

Menurut Ardi, lebih baik dananya dipergunakan untuk menggembangkan SDM dan membangun ekosistem industri teknologi masa depan.

"Pemerintah jangan hanya berpikir proyek semata. Saya ingin melihat kembali terciptanya industri elektronik yang mendukung industri elektronika dan TIK nasional. Jangan kita tergantung dari negara lain. Selama ini kita hanya sebagai pengguna teknologi. Dengan kita mandiri dalam membangun industri elektronik dan TIK nasional akan menambah ketahanan cyber Nasional,"pungkas Ardi.