Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian ESDM berusaha mempercepat penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan diganti dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Apakah 2050 kita bisa renewable energy bisa 100 persen. Ini sebagai gambaran, apabila PLTU masih mengisi slot-slot suplai yang ada maka slot untuk EBT sangat terbatas," kata Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya secara virtual, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Aturan EBT Berpotensi Naikkan Tarif Listrik, Berikut Penjelasannya

"Tapi apabila kita bisa mempercepat retirement (pensiunkan) dari pembangkit fosil salah satunya PLTU, maka tentu tersedia slot EBT lebih besar," sambung Chrisnawan.

Menurutnya, Indonesia bisa menjalankan energi ramah lingkungan secara penuh pada 2060, tetapi bisa lebih cepat jika terdapat bantuan dari dunia internasional.

Baca juga: PLN Siap Memimpin Transisi Energi melalui Pengembangan EBT di Indonesia

"Inilah yang sedang Kementerian ESDM sedang bahas, bagaimana menghentikan PLTU tapi tanpa ada yang rugikan dalam hal ini pengembang," tuturnya.

Adapun bantuan internasional tersebut, nantinya berupa dukungan dari Energy Transition Mechanism (ETM) dan Asian Development Bank (ADB).

"Pemilik PKTU menyerahkan asetnya dengan imbalan uang tunai dan ekuitas dari ETM," ucapnya.

Uang tunai tersebut, kata Chrisnawan, dapat digunakan pemilik PLTU hanya untuk transisi dan investasi clean energy facility (CEF) dalam energi terbarukan.

"Ini kami sedang usulkan dan sudah berjalan, sehingga diharapkan bisa diimplementasikan segera pada 2022," tuturnya.