Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Apindo Minta Pemberlakukan Zero ODOL Diundur hingga Situasi Kondusif

Zero ODOL punya konsep bagus yakni menyesuaikan kondisi daya dukung jalan dengan angkutan truk yang lewat agar biaya perawatan jalan jadi tidak mahal

Apindo Minta Pemberlakukan Zero ODOL Diundur hingga Situasi Kondusif
Capture Youtube
Truk ODOL mengangkut minyak sawit mentah (CPO) terperosok saat melintasi medan berlumpur. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan diminta menunda pemberlakukan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih atau Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang ditargetkan pada 1 Januari 2023 sampai batas waktu yang dianggap tepat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, penundaan pemberlakuan ODOL, perlu jadi pertimbangan prioritas pemerintah untuk karena kondisi dunia usaha saat ini sangat berat akibat pandemi yang belum juga berakhir.

“Untuk saat ini, tidak mungkin memaksakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi normal. Kalaupun dipaksakan ODOL harus diimplementasikan pada tahun 2023, tentunya akan menuai banyak masalah,” kata Hariyadi Sukamdani, Senin (26/7/2021).

Zero ODOL punya konsep bagus yakni menyesuaikan kondisi daya dukung jalan dengan angkutan truk yang lewat agar biaya perawatan jalan jadi tidak mahal.

Baca juga: Zero ODOL Diberlakukan Mulai 2023, Ini Dampaknya Buat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Pada prinsipnya dunia usaha mendukung kebijakan itu,” kata Hariyadi Sukamdani.

Hanya saja, dalam masa transisisi untuk menuju zero ODOL, Hariyadi Sukamdani menyarankan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia usaha agar kebijakan itu bisa direalisasikan.

Hal ini, kata Hariyadi Sukamdani, karena ada alokasi dana cukup besar yang harus dikeluarkan pengusaha untuk peremajaan truk dan investasi truk baru ditengah situasi yang masih tidak menentu hingga saat ini.

Apalagi, investasi untuk truk multi axle yang merupakan truk pengangkut yang banyak dipergunakan di perkebunan tidak murah.

Hariyadi Sukamdani meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan menyiapkan insentif bagi industri yang banyak menggunakan truk pengangkut agar harganya bisa kompetitif.

Halaman
12
Penulis: Sanusi
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas