Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melantik nama baru untuk mengisi jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Dalam hal ini, Menteri Trenggono melantik Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Baca juga: KKP Genjot Dukungan Taktis Bagi Pembudidaya Udang Skala Kecil Hadapi Dampak Pandemi

Adin menggantikan Antam Novambar yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas dalam beberapa bulan terakhir.

Menteri Trenggono dalam arahannya meminta untuk melakukan penguatan pengawasan di perairan Indonesia termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), khususnya dari praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) serta destructive fishing.

Baca juga: KKP: Usaha Debitur Budidaya Perikanan Sudah Kembali Stabil

"Saya meminta program pengawasan ini masih perlu ditingkatkan lagi, mulai dari penguatan SDM pengawasan, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan yang memenuhi standar, integrasi sistem, dan penataan kelembagaan," ujar Menteri Trenggono, Senin (16/8/2021).

Dirinya melanjutkan, penguatan pengawasan di perairan Indonesia perlu dilakukan, terlebih saat ini KKP sedang merancang metode penangkapan terukur di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Metode tersebut dalam rangka keseimbangan antara laju eksploitasi dengan daya dukung ekosistem untuk mewujudkan keserasian antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi untuk keberlanjutan sumber daya.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Benur Berkualitas, KKP Salurkan Bantuan Calon Induk Udang Unggul

"Laut Indonesia memiliki kekayaan sejumlah Rp132 triliun dari sektor perikanan yang harus kita jaga keberlanjutannya, dan ini menjadi salah satu tugas Ditjen PSDKP," sambungnya.

Untuk memperkuat pengawasan, menurutnya perlu peran teknologi berupa sistem terintegrasi agar dapat memantau seluruh ruang laut Indonesia.

Terutama untuk pengawasan atas pelaksanaan penangkapan terukur, agar dapat berjalan efektif dan efisien yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing, serta dapat menyelamatkan dari potensi kerugian negara.

Menteri Trenggono juga meminta Dirjen PSDKP yang baru untuk memperkuat sinergi dengan TNI AL, Polri, Bakamla, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya.

Baca juga: Perketat Aturan, KKP Komitmen Lindungi Nelayan Kecil dari Golongan Atas

Selain itu, kemampuan tim patroli di lapangan harus menjadi perhatian sehingga terjadi peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam memetakan, mengintensifkan dan mengembangkan operasi pengawasan pada wilayah yang rawan IUU Fishing dan marak destructive fishing.

"Begitu pula para ujung tombak di lapangan, para awak kapal pengawas terus dijaga semangatnya, kemampuan dan kesigapan dalam merencanakan operasi yang terus ditingkatkan untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan NKRI," pungkasnya.

Sebagai informasi, ditunjuknya Adin menjadi Direktur Jenderal PSDKP semakin menambah deretan pejabat KKP yang berasal dari anggota Polri ataupun TNI.

Sebelumnya terdapat nama seperti Mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yakni Antam Novambar, Brigjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, dan juga Brigjen TNI (Mar) Edi Juardi.

Antam saat ini menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu untuk dua nama sisanya, saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri KKP.