TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memanfaatkan Online Single Submission (OSS) yang baru dirilis pemerintah pada pekan lalu. 

Melalui OSS, urusan  perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. 

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi UMKM tidak hanya dari hulu, tapi juga hingga hilir. 

Misalnya kemudahan perizinan, akses permodalan, digitalisasi umkm, akses ke pasar (khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah). 

"Selain itu juga dukungan untuk ekspor melalui berbagai skema pembiayaan," ungkap Edy di Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Rilis Sistem OSS Berbasis Risiko, Presiden: Jika Ada Aparat yang Tidak Bersih, Laporkan ke Saya

Pernyataan Edy ini menegaskan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR 2021, sehari sebelumnya. 

Presiden meminta para pelaku UMKM memanfaatkan OSS untuk mengembangkan usahanya.

Bahkan, Presiden menegaskan, berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. 

Presiden juga menyampaikan, peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. 

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat," tutur Presiden.

Baca juga: Ada OSS Berbasis Risiko, Pengusaha Tidak Perlu ke Luar Rumah Urus Izin Usaha

Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. 

Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. 

Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. 

Lihat saja data tahun lalu, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. 

Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun pada tahun ini.