Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengeluhkan dunia usaha menanggung kesulitan akibat kebijakan PPKM.

Menurutnya, dunia usaha sendirilah yang harus berjuang memikirkan para pekerjanya.

“Pemerintah buat kebijakan tetapi yang berdarah-darah kita pelaku usaha termasuk di pusat perbelanjaan,” ucap Maulana saat dihubungi Tribun, Kamis (2/9/2021).

Maulana menuturkan pemeintah seharusnya berkontribusi lebih kepada pengusaha yang berjuang membuka lapangan pekerjaan.

Ia menilai pembebasan PPN 10 persen atas sewa ruko di pasar atau mall bukan jalan keluar.

Baca juga: Sepi Pengunjung, Banyak Kios di ITC Dilelang, Harga Mulai Rp 350 Jutaan

“Itu hanya sebagian kecil. Sedangkan biaya pekerja tidak tercover padahal aktivitas usaha kami sedang diberhentikan,” lanjutnya.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Sekjen PHRI: Situasinya Berada di Titik Kritis

Ia meminta pemerintah memikirkan pengeluaran-pengeluaran dunia usaha yang besar agar tidak banyak pengusaha gulung tikar.

Baca juga: PPKM Turun Level: Hotel, Pariwisata dan Transportasi Diprediksi Menggeliat Lagi

“Memang kondisi ini tidak mudah. Kami menyayangkan kalau dunia usaha seperti pusat belanja atau restoran sebagai padat karya dibatasi sementara kami sangat mematuhi protokol kesehatan,” urainya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut beberapa pusat perbelanjaan berpotensi ditutup selamanya atau dijual, setelah habisnya dana cadangan akibat pandemi Covid-19 dan pembatasan mobilitas masyarakat. 

"Ada beberapa pusat perbelanjaan yang berpotensi tutup ataupun dijual, dan bukan hanya di daerah tertentu saja, banyak terjadi dihampir semua daerah," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja saat dihubungi, Rabu (1/9/2021).

Namun, Alphonzus tidak dapat menyebutkan secara terperinci pusat perbelanjaan mana saja yang akan ditutup atau dijual, karena dapat mengganggu upaya proses penyelamatan yang sedang diupayakan masing - masing pusat perbelanjaan. 

"Pandemi yang berkepanjangan dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan membuat banyak pusat perbelanjaan kehabisan dana cadangan untuk bertahan," paparnya. 

Menurutnya, kemampuan setiap pusat perbelanjaan tidak sama, dan bagi pusat perbelanjaan yang sebelum pandemi memiliki kinerja kurang maksimal, maka akan mengalami tekanan yang lebih berat untuk bertahan selama pandemi.

"Kesulitan seperti tersebut di atas bukan hanya dialami pusat perbelanjaan yang berlokasi di daerah tertentu saja, tapi juga dialami pusat perbelanjaan yang berada di wilayah lain karena saat ini berbagai pembatasan sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia," tutur Alphonzus. 

Dampak pemberlakuan pembatasan operasional hingga penutupan operasional pusat perbelanjaan, kata Aplhonzus, tidak serta merta berakhir pada saat pembatasan diakhiri. 

Tetapi, dampak pembatasan dan penutupan operasional masih terus harus dipikul sampai berbulan - bulan kemudian oleh pusat perbelanjaan. 

"Berdasarkan pengalaman selama pandemi ini, hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan sebesar 10 persen sampai 20 persen saja diperlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan," katanya.