Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Moeldoko Siapkan Opsi Penyelesaian Permasalahan Kelangkaan Kontainer

Kelangkaan kontainer untuk ekspor di pelabuhan Indonesia, mendapat perhatian serius Kantor Staf Presiden (KSP).

Moeldoko Siapkan Opsi Penyelesaian Permasalahan Kelangkaan Kontainer
(Tribunnews/Hendra Gunawan)
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelangkaan kontainer untuk ekspor di pelabuhan Indonesia, mendapat perhatian serius Kantor Staf Presiden (KSP).

Sejumlah alternatif solusi ditawarkan, untuk mengatasi krisis peti kemas dalam negeri tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi penyelesaian masalah ekspor terkait kelangkaan kontainer dan ketersediaan kapal, di ruang rapat utama KSP, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Segera Dibentuk, Konsorsium Indonesia-Jepang untuk Kelola Pelabuhan Patimban

“Kita sudah siapkan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan – permasalahan kelangkaan kontainer,” kata Moeldoko.

Rapat kordinasi jarak jauh ini, juga menghadirkan 11 Kementerian terkait, 12 Asosiasi terkait ekspor dan logistic, dan 6 representative ownership perusahaan pelayaran.

Beberapa alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan kontainer, diantaranya pemberlakukan ketentuan pembatasan ekspor Kontainer kosong (Repo Container), dan kewajiban empty container untuk kapal yang masuk ke Indonesia.

Selain itu, perlu disiapkan perusahaan pelayaran nasional untuk menyelesaikan masalah ketersediaan kapal.

Baca juga: JICT Bangun Sistem Booking Trucking Saat Masuk Pelabuhan

"Kemenhub dan Kementrian BUMN perlu segera menyiapkan perusahaan pelayaran nasional, untuk menyewa kapal mother vessel, yang bisa mengangkut kontainer ekspor RI ke destinasi utama, dengan menggandeng Main Line Operator (MLO),” papar Moeldoko.

Moeldoko juga menegaskan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kementrian terkait, perlu melakukan pendalaman terkait adanya indikasi praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga berdampak pada tingginya harga freight.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas