Bakal Jabat Presidensi G-20 per Desember 2021, Indonesia Siapkan 5 Pilar Prioritas
Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan resmi menjabat sebagai Presidensi G-20 per 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan resmi menjabat sebagai Presidensi G-20 per 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Adapun tema utama yang diambil adalah 'recover together recover stronger'.
Guna mendukung Presidensi Indonesia, Airlangga memaparkan Indonesia telah menyiapkan 5 pilar prioritas.
Baca juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT G-20, Diprediksi Tingkatkan Konsumsi Domestik Rp 1,7 Triliun
Mulai dari peningkatan produktivitas untuk pemulihan atau promoting productivity, increasing resiliency and stability atau membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, dan ensuring sustainabilty and inclusive growth atau menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kemudian enabling environment and partnership, ini menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta forging a stronger collective global leadership ini adalah kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas,” ujar Airlangga, saat konferensi pers G-20 secara daring, Selasa (14/9/2021).
Baca juga: Bakal Jadi Tuan Rumah KTT G-20, Pembangunan DPSP Labuan Bajo Dikebut
Nantinya Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G-20 di Roma pada 30-31 Oktober 2021. Disana Jokowi akan menerima secara resmi tongkat estafet presidensi G-20 dari PM Italia.
Sepanjang tahun dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Airlangga turut menyebutkan akan ada 150 pertemuan dengan beberapa event.
Baca juga: Bangkitkan Pariwisata Sumbar, Sandiaga Ajak Dubes Indonesia di Kawasan ASEAN Gelar KTT di Maninjau
Pertemuan itu akan dilakukan secara hybrid dan dihadiri sekira 500 hingga 5.800 delegasi, seperti deputi, menteri hingga kepala negara dan pemerintahan. Indonesia juga memastikan pertemuan itu akan mengikuti parameter kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, melakukan level assesement terhadap pandemi sesuai dengan standar WHO.
“Jumlah delegasi pertemuan sekitar 500-5.800 orang per event sepanjang tahun dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian Covid-19 dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter-parameter yang ada,” ucapnya.
“Dan terkait dengan persyaratan vaksinasi tentu ditentukan dan dilaksanakan di berbagai daerah yang ketersediaan rumah sakitnya klasifikasinya A,” pungkas dia.