TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti persoalan transparansi, integritas, dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) dalam kurun waktu 2004-2021.

Menurut Sri Mulyani, masalah transparansi dan integritas ini tercermin dari 127 kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi.

"Sejak 2004-2021 ada 127 kepala daerah yang telah menjadi terpidana kasus korupsi," kata Sri Mulyani pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Sementara untuk kompetensi, masalah tercermin dari besarnya belanja seperti pegawai dan barang serta jasa.

Bahkan, secara rata-rata ia menyebut belanja birokrasi mencapai 59 persen dari total anggaran daerah selama 3 tahun terakhir.

Celakanya, di tengah belanja birokrasi yang besar itu, daya saing dan daya tarik daerah dalam menarik investasi justru memble.

Menurut survei Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun ini, sekitar 60 persen daerah memiliki indeks daya saing sedang dan rendah.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Ajak Generasi Muda Sadar Pajak 

Sri Mulyani menyebut tata kelola di daerah yang rendah membuat mayoritas nilai reformasi birokrasi pemda masih predikat CC dan C atau cukup baik dan agak kurang.

"Dengan belum optimalnya kapasitas daerah, akan sangat sulit mencapai tujuan bernegara sementara resources sudah didelegasikan kepada daerah," jelas Ani.

Sri Mulyani juga mengatakan, belanja daerah yang belum optimal telah menyebabkan realisasi pembangunan yang belum optimal dan terjadi ketimpangan antar daerah yang sangat tinggi.

Menurutnya, ada beberapa daerah sudah berkinerja baik, namun banyak juga daerah yang masih sangat tertinggal jauh.

"Pemanfaatan belanja daerah yang belum optimal itu menyebabkan ketimpangan yang cukup tinggi terhadap capaian kesejahteraan masyarakat antar daerah," paparnya.

Terjadinya ketimpangan tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan 90,38 persen, Kota Metro 88,26 persen, dan Kota Bima 88,07 persen.

Di sisi lain, untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 51,27 persen, Kabupaten Sintang 49,71 persen dan terendah adalah Kabupaten Intan Jaya 13,34 persen, padahal angka nasional ada di level 70,68 persen.

Terkait capaian akses air minum layak, Sri Mulyani menyebut ada beberapa daerah yang sudah mencapai 100 persen seperti Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Klaten.

Baca juga: Respons Kabareskrim Dapat Nilai E dari ICW Soal Pemberantasan Korupsi

Tetapi beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen, Kabupaten Mamasa 22,91 persen, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat 27,4 persen dari rata-rata nasional 89,27 persen.

Pada indikator indeks pembangunan manusia, menurut Sri Mulyani, capaian terendah berada di Kabupaten Nduga, Papua yang hanya mencapai 31,55 persen. Sedangkan capaian tertinggi dicatatkan Kota Yogyakarta mencapai 86,61 persen.

Sementara pada indikator penduduk miskin, menurut Sri Mulyani, Kota Tangerang Selatan mencatatkan capaian tertinggi yakni hanya memiliki 1,68 persen penduduk miskin.

Disusul Kabupaten Badung, Bali yang hanya memiliki 1,78 persen penduduk miskin dan Depok 2,07 persen penduduk miskin. Sementara Kabupaten Deiyai, Papua yang memiliki çapaian terendah memiliki 41,76 persen penduduk miskin.

Soal kesehatan juga serupa. Ia melihat ada ketimpangan di mana ada daerah yang capaian imunisasi warganya hanya 5 persen.

Namun, Ani tak menyebutkan daerah mana yang dimaksudnya.

"Dalam layanan kesehatan imunisasi ada daerah mencapai 80 persen, namun ada daerah dengan capaian imunisasi hanya 5 persen," ujarnya.(tribun network/yov/dod)