Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad memperingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri Indonesia yang hampir mendekati Rp 6 ribu triliun pada Juli 2021.

"Kami ingatkan pemerintah hati hati menumpuk utang. Jika korupsi masih terus merajalela, belanja APBN tidak tepat sasaran, kemiskinan bisa semakin meningkat," kata Kamrussamad saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Menurutnya, utang yang terus meningkat dan kenaikan investasi di dalam negeri, tidak sejalan dengan kondisi yang dialami masyarakat.

"Harusnya jika investasi meningkat lapangan kerja terbuka, daya beli meningkat, demand meningkat, aktivitas ekonomi tumbuh maka penerimaan tax ratio bisa dicapai target," kata politisi Gerindra itu.

"Tapi kenyataan sampai semester I 2021, penerimaan tax ratio belum mencapai target. Agak ironi dengan kenyataan di lapangan," sambung Kamarussamad.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Nyaris Tembus Rp 6.000 Triliun

Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 senilai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp5.919 triliun (asumsi kurs Rp14.239 per dolar AS).

Baca juga: Harta Kekayaan Jokowi Berdasar LHKPN Terbaru, Total Rp 63,6 Miliar, Punya Utang Rp 597 Juta

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, angka tersebut tumbuh lambat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Baca juga: Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB Naik Jadi 39,4 Persen, Pemerintah Ajak BI Berbagi Beban

“Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy),” ujar Erwin, Rabu (15/9/2021).

Dirinya melanjutkan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah.

Untuk ULN pemerintah, tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN pemerintah pada Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Perkembangan ini disebabkan penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.

Lanjut Erwin, Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.