Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI F-PKB Marwan Jafar meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih serius membantu para pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMK) selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Pasalnya, Marwan menilai sektor UMKM merupakan jantung ekonomi masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19.

"Mulai dari penurunan keuntungan pelaku UMKM hingga ketidakpastian potensi risiko yang dihadapi, mereka sangat membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk melakukan kemampuan recovery," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (19/9/2021).

Hal tersebut dikatakan Marwan di hadapan sejumlah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang asuransi, antara lain Jamkrindo, Askrindo, Jasindo dan Jasa Raharja. Selain itu, ada juga para pelaku UMKM asal Blora, Jawa Tengah.

Marwan merinci ada tiga hal yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk melakukan recovery, yaitu kemudahan perizinan, akses permodalan dan asuransi.

"Diharapkan pemerintah melalui BUMN terkait bisa membantu kebutuhan tersebut dengan maksimal," kata Legislator PKB itu.

Baca juga: DPR Dorong Peningkatan Daya Saing UMKM

Di hadapan para pelaku UMKM Blora, Marwan menyampaikan potensi besar Blora untuk memaksimalkan UMKM sektor MIGAS karena di sana ada Blok Cepu.

"Saya sekali lagi minta BUMN untuk serius membantu mempermudah akses permodalan, perizinan dan jaminan asuransi untuk temen-temen pelaku UMKM di Blora," tandasnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia masuk ke dalam sistem digital pada 2023.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves RI Odo R.M Manuhutu saat Webinar Digitalisasi Pembiayaan untuk UMKM, Sabtu (18/9/2021).

Menurut Odo, Presiden Jokowi telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) mendorong UMKM masuk sistem digital, agar dapat memperluas pasar dan meningkatkan transaksi penjualan.

"Ditargetkan 30 juta UMKM Indonesia masuk ke sistem digital pada 2023," ujar Odo.

Untuk mencapai hal itu, kata Odo, diperlukan sinergi semua pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga pelaku UMKM.

"Target tersebut harus juga diimbangi dengan kapasitas literasi dan inklusi keuangan," ucapnya.

Menurutnya, pelaku usaha dan semua pihak juga harus bisa beradaptasi, apalagi data McKinsey menyebut proses digitalisasi Indonesia akibat pandemi mengalami percepatan 10 tahun lebih cepat.

"Untuk itu, ini tantangan, bagaimana kita merespon bagi para pelaku usaha agar bisa bertahan di tengah pandemi. Kita dituntut bersama untuk beradaptasi," ujarnya.