Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Presiden Jokowi Tandatangani 3 Peraturan Pemerintah Terkait Penggabungan BUMN Pangan

Serta PP Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan

Presiden Jokowi Tandatangani 3 Peraturan Pemerintah Terkait Penggabungan BUMN Pangan
Tribunnews/Seno
Presiden Joko Widodo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan sebagai proses menuju Holding Pangan, telah ditandatangani Presiden Joko Widodo melalui 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia.

Ketiga PP tersebut yakni PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PP Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri.

Serta PP Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.

Baca juga: Marwan Jafar Minta BUMN Lebih Serius Bantu Pelaku UMKM Terdampak Pandemi Covid-19

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan, sesuai PP Nomor 97 Tahun 2021, Penggabungan Bhanda Ghara Reksa ke dalam Perusahaan Perdagangan Indonesia, tentunya memiliki landasan pertimbangan.

Yakni untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penetrasi bisnis jaringan distribusi dan perdagangan, serta mendukung ketersediaan dan keterjangkauan termasuk bahan pangan.

Sedangkan pada PP Nomor 98 Tahun 2021, penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri yang bergerak pada sektor Pertanian didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penetrasi bisnis serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu untuk benih dan bahan pangan.

Baca juga: Transformasi Subholding Gas Siap Jalankan Tugas Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi

Dan yang terakhir yakni pada sektor Perikanan, PP Nomor 99 Tahun 2021, penggabungan PT Perikanan Nusantara ke dalam PT Perikanan Indonesia didasarkan atas pertimbangan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penetrasi jaringan bisnis perikanan, serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu perikanan.

“Sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir, Penggabungan dari 6 menjadi 3 BUMN Pangan ini merupakan tahap kedua yang harus dilakukan sebagai proses persyaratan pembentukan holding BUMN Pangan,” jelas Arief, Senin (20/9/2021).

Baca juga: RNI Kebut Pembentukan Holding Klaster Pangan

Arief melanjutkan PP Penggabungan BUMN Pangan ini nantinya akan dilengkapi dengan persetujuan rancangan penggabungan dan RUPS perubahan anggaran dasar.

“Satu tahap lagi yaitu PP Holding BUMN Pangan sebagai fase terakhir rangkaian pembentukan holding BUMN Pangan, yang kami harapkan kuartal IV 2021 ini juga rampung,” papar Arief.

Sebagai informasi, BUMN Klaster pangan merupakan gabungan dari 9 BUMN diantaranya PT RNI (Persero) sebagai induk, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Garam (Persero).

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas