Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat belanja perlindungan sosial atau perlinsos di daerah minus 27,4 persen menjadi Rp 5,86 triliun pada Agustus 2021 dibanding periode sama tahun lalu Rp 8,07 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, angka tersebut setara dengan serapan 0,5 persen dari keseluruhan belanja APBD sebesar Rp 537,93 triliun.

Baca juga: APBN Indonesia Terpuruk oleh Jebakan Hutang

"Perlinsos di daerah justru mengalami penurunan dan ini tentu disayangkan karena sebetulnya daerah juga tetap memiliki peranan penting. Di mana, belanja pusat naik untuk bansos, terutama pada saat mengalami varian delta," ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021).

Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penyerapan bantuan sosial yang lambat itu untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Varian Delta Terkendali, Ekonomi Bisa Tumbuh 5 Persen di Kuartal III

"Belanja di daerah itu tidak mengalami percepatan. Ini kita terus dorong di dalam rapat-rapat koordinasi," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, meski pemerintah daerah dari sisi dana APBD tidak sebesar di pusat, mereka tetap memiliki anggaran dan harusnya digunakan untuk membantu masyarakat.

"Membantu, terutama dalam situasi yang luar biasa berat. Saat ini untuk APBD, ada daerah langsung membelanjakan secara besar saat di transfer, ada yang rendah," pungkas Sri Mulyani.