Tribun Bisnis

MPR: Ekonomi Digital Harus Meneguhkan Demokrasi Ekonomi  

Tamsil Linrung menyatakan, di awal kemunculannya ekonomi digital diharapkan menjembatani inklusi ekonomi, terutama di daerah.  

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in MPR: Ekonomi Digital Harus Meneguhkan Demokrasi Ekonomi  
istimewa
Tamsil Linrung. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gemuruh pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang jadi magnet bagi para investor, perlu didorong agar memberikan benefit yang optimal bagi ekonomi rakyat.  

Ada kecenderungan, ekonomi digital semakin meminggirkan sektor riil. Terutama usaha kecil dan mikro.  

Hal ini lantaran arus investasi jumbo yang mengalir dari luar, juga disertai banjir produk impor melalui platform yang memperoleh suntikan modal. Khususnya ecommerce.  

Telaah kritis ekonomi digital itu mencuat dari Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Digitalisasi Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi” di Tangerang Selatan, Senin (27/9/2021).  

Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Tamsil Linrung dalam sambutannya menyatakan, di awal kemunculannya ekonomi digital diharapkan menjembatani inklusi ekonomi, terutama di daerah. 

Baca juga: Kemendagri: Transformasi Digital Perlu Guna Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Namun perkembangan mutakhir mengindikasikan terjadi sentralisasi.  

"Ekonomi digital tampak sangat Jakarta sentris. Padahal, kita berharap sektor ekonomi baru ini membuka akses, terutama bagi ekonomi di daerah," kata Tamsil melalui keterangannya, Selasa (28/9/2021).  

Menurut Senator DPD RI ini, hal itu seolah merepetisi problem klasik ekonomi masa lalu.  

Selain dalam aspek aksesabilitas yang masih terbatas di kota-kota besar di Pulau Jawa, siklus ekonomi yang terjadi juga minim pemberdayaan ekonomi rakyat.  

Pasalnya, ekonomi digital tumbuh dari momentum sektor konsumtif. Namun di saat yang sama, terjadi keterbatasan suplai.  

Situasi tersebut menambah ketergantungan pasar domestik dari importasi yang berefek pada eksistensi pengusaha lokal.  

Karena itu, Tamsil menekankan pentingnya kehadiran negara dalam merespons fenomena ekonomi baru ini. 

Baca juga: Digitalisasi Perpustakaan Diharapkan Dapat Tingkatkan Minat Literasi Masyarakat

Ketua Kolompok DPD di MPR ini menekankan, Pokok-Pokok Haluan Negara yang sedang dibahas dan dipersiapkan oleh MPR, harus mampu menangkap berbagai tantangan digitalisasi ekonomi guna mendorong tegaknya demokrasi ekonomi.  

Yaitu bangunan perekonomian yang berpihak pada rakyat kecil, dan pada saat yang sama memberi ruang tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha besar.  

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas