Laporan Reporter Kontan, Vendy Yhulia Susanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Emiten PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) mendapat sanksi denda dan harus membayar Rp1,05 miliar atas keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham yang dilakukannya atas PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (TEKA).

Denda tersebut dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengatakan, dalam Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan Putusan pada Selasa (5/10), KPPU menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) kepada DSNG.

Sanksi ini bukan yang pertama bagi DSNG. Sebelumnya DSNG pernah didenda atas perilaku yang sama pada 20 Februari 2020, terkait keterlambatan notifikasi akuisisi yang dilakukannya atas PT. Agro Pratama.

KPPU menerangkan, perkara dengan nomor register 31/KPPU-M/2020 ini berawal dari penyelidikan atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Agro Pratama yang juga dilakukan DSNG.

Baca juga: Mantan Komisioner BRTI Sarankan Indosat dan Hutchinson Tetap Jalankan Pertimbangan KPPU

Lalu, ditindaklanjuti dengan tindakan kooperatif dan inisiatif DSNG dalam menyampaikan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan beberapa saham perusahaan, termasuk atas PT Tanjung Kreasi Parquet Industry atau TEKA (perkara a quo), suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi lantai kayu.

Baca juga: Kemenkop dan UKM Gandeng KPPU Awasi Persaingan Sehat antara Usaha Mikro dan Usaha Besar  

Pada proses persidangan diketahui bahwa DSNG melakukan beberapa tahapan untuk mengambil alih TEKA sejak 2011.

Perpindahan kendali terjadi pada transaksi kedua dengan tanggal efektif secara yuridis pada 6 JuIi 2011, yakni tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Baca juga: Permintaan Meningkat, Emiten Produsen Pupuk NPK Bidik Pendapatan Rp 1,8 Triliun

Dengan demikian DNSG seharusnya menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) atas TEKA kepada KPPU paling lambat 16 Agustus 2011. Namun, DSNG baru menyampaikan pemberitahuan tersebut pada tanggal 26 November 2019.

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, dan analisis yang dilakukan, Majelis Komisi memutuskan bahwa DSNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 55 PP No. 57 Tahun 2010.

Dalam mengambil putusan, Majelis Komisi turut mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi DSNG, antara lain itikad baiknya dalam menginformasikan dan mengakui keterlambatan pemberitahuan akuisisi atas TEKA, dan kepatuhan serta tindakan kooperatif dalam persidangan.

"Dalam putusan yang dibacakan, Majelis Komisi akhirnya menghukum DSNG dengan denda sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan pembayaran denda ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KPPU berkekuatan hukum tetap (inkracht)," ujar Deswin dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rabu (6/10/2021).

Jika DSNG melakukan upaya keberatan atas putusan tersebut, Majelis Komisi juga memerintahkan DSNG untuk menyerahkan jaminan Bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pemberitahuan Putusan.

Sebagai informasi, Majelis Komisi untuk Perkara tersebut terdiri dari Guntur Syahputra Saragih sebagai Ketua Majelis Komisi, dan Ukay Karyadi serta Afif Hasbullah, masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Terlambat lapor akuisisi, KPPU denda Dharma Satya (DSNG) Rp 1,05 miliar