TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior INDEF Faisal Basri menilai proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai proyek infrastruktur yang tidak sepadan dengan rencana proyek strategis nasional.

Dia menilai proyek ini hanya membuang-buang anggaran negara.

"Dibangun proyek yang tidak karu-karuan. Kereta cepat Jakarta - Bandung yang tadinya business to business, sebentar lagi mau disuntik pakai APBN," kata Faisal secara virtual, Rabu (13/10/2021).

Menurut Faisal, sejak awal proyek kereta cepat sudah ditolak saat rapat koordinasi pada tingkat pemerintah, berdasarkan kajian konsultan independen yakni Boston Consulting Group.

"Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk dua minggu senilai 150 ribu dolar AS, menolak dua proposal (proyek kereta cepat Jakarta - Bandung)," paparnya.

"Tapi Rini Soemarno (Menteri BUMN saat itu) yang berjuang (agar proyek kereta cepat berjalan). Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot," sambung Faisal.

Adanya kesalahan langkah tersebut, kata Faisal, masyarakat kini menjadi korbannya karena harus ikut membiayai proyek kereta cepat Jakarta - Bandung melalui APBN.

"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat, yang barangkali ongkosnya Rp 400 ribu sekali jalan, dan diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," ujar Faisal.

Selain itu, Faisal juga menyebut proyek Bandara Kertajati di Majelengka, hingga LRT di Palembang, hanya sebagai penghaburan uang negara karena tidak ada manfaatnya.

"Bandara Kertajati lebih baik barang kali jadi gudang ternak saja. Kemudian, Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun dekat Belawan, lalu LRT di Palembang," paparnya.

Rutenya Bikin Heran

Dia juga heran dengan rute yang dilintasi kereta cepat juga melewati sejumlah kawasan yang dikuasai pengembang properti kakap.

Sebut saja Lippo Group di kawasan Cikarang dan Summarecon Group di Bandung Jawa Barat. "Ini sebetulnya proyek properti atau proyek kereta?" ujar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut.

Faisal mengingatkan, proyek ini bisa berdampak langsung pada citra Presiden Joko Widodo di akhir jabatan.