Tribun Bisnis

Staf Khusus Erick Thohir Bantah Isu Utang Tersembunyi pada Proyek Kereta Cepat

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, apabila ada utang pada proyek tersebut, pastinya utang tersebut tercatat di Bank Indonesia (BI).

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Muhammad Zulfikar
Staf Khusus Erick Thohir Bantah Isu Utang Tersembunyi pada Proyek Kereta Cepat
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Petugas meninjau kedatangan sejumlah rel sepanjang 50 meter di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/4/2021). Staf Khusus Erick Thohir Bantah Isu Utang Tersembunyi pada Proyek Kereta Cepat 

“Yang pertama, bahwa para pemegang sahamnya seperti Wijaya Karya itu terganggu cash flow-nya. Kita tahu banyak perusahaan karya juga pada terganggu (di masa pandemi ini). Kemudian kita juga tau KAI karena corona penumpangnya turun semua sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya,” sambungnya.

Arya juga melanjutkan, bengkaknya dana pembangunan Kereta Cepat juga disebabkan adanya faktor lain.

Yaitu perubahan desain proyek, hingga harga tanah yang kian naik di setiap tahunnya.

“Ketika membuat Kereta Api Cepat atau jalan tol atau sebagainya, di tengah perjalanan yang panjang pasti ada perubahan desain karena (faktor) kondisi geografis. Perubahan-perubahan desain ini membuat pembengkakan biaya,” papar Arya.

“Kemudian juga harga tanah seiring berjalannya waktu ada perubahan dan itu wajar. Itu yang membuat pembengkakan,” pungkasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah merestui penggunaan APBN untuk pendanaan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diketahui membengkak dari rencana awal.

Baca juga: Pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Membengkak Melampaui Yang Ditawarkan Jepang

Bengkaknya budget proyek ini diketahui dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Aturan baru tersebut diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021 dan menggantikan Perpres 107 Tahun 2015. Salah satu yang diubah Jokowi adalah Pasal 4 soal pendanaan.

Seperti dilansir Kompas, dalam aturan lama, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan.

Lalu opsi lainnya dari pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas