TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus mafia tanah di negeri ini bikin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Sofyan A Djalil meradang.

Ia pun mengancam mereka agar tidak lagi menyerobot hak atas tanah orang lain tersebut.

Mereka kini tidak bisa dengan mudah lagi menyerobot lahan milik masyarakat.

"Saya juga ingin mengingatkan kepada para mafia jangan coba-coba lagi," tegas Sofyan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021).

Sebab, Pemerintah akan memonitor atau memantau dan melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan aksi mereka.

"Prinsip saya kepada teman-teman, nggak boleh mafia tanah menang. Karena kalau menang, itu repot kita semua," ujar Sofyan seperti dikutip Kompas.com.

Baca juga: Hakim Agung MA Pri Pambudi Teguh: Mafia Tanah Nyata

Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta berkoordinasi dengan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MK).

Menurut Sofyan, tindakan ini merupakan cara untuk menghentikan praktik jahat yang dilakukan mafia tanah agar jumlahnya semakin berkurang.

"Dan mudah-mudahan kalau kita serius memerangi (mafia tanah) akan hilang, tapi perlu waktu," tambah dia.

Sofyan mengakui, masih banyak kasus pertanahan yang belum tuntas dilakukan, terutama yang ada keterlibatan dengan mafia tanah.

Fenomena ini terjadi lantaran kasus itu sudah masuk ke pengadilan, apalagi jika sudah bertahun-tahun atau sudah lama terjadi, lalu dibuka kembali.

Baca juga: Akui Ada Oknum Pegawai BPN Jadi Bagian Dari Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Kita Perangi!

Dia mengakui, jika kasus sudah sampai pada titik tersebut, maka sangat rumit untuk diselesaikan.

Namun, kata Sofyan, Presiden Jokowi, Kementerian ATR/BPN, dan aparat penegak hukum sangat serius dalam mengatasi mafia tanah.

Ini bertujuan dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Sehingga, para investor juga yakin untuk berinvestasi di tanah air.