Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat Senior Ekonomi Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan, investasi mempercepat transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) masih menjadi tantangan besar.

Menurutnya, kebijakan subsidi dan insentif saja belum cukup karena transisi ke arah energi baru kompleks.

"Kondisi yang kita hadapi saat ini adalah urgensi jangka pendek yang dimanifestasikan dengan krisis energi dengan kompleksitas transisi ke masa panjang," kata Indra, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Menteri ESDM: Pembangkit Listrik Seluruhnya Berasal dari EBT di Tahun 2030

Menurut Indra, transisi ke masa panjang untuk menggantikan sumber energi tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Yang harus kita lakukan adalah langsung action saja.

Kita lakukan beberapa yang kira-kira bisa menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial di suatu lokasi, dan sekaligus rendah karbon,” ucap Indra.

“Saya pikir itu adalah inti dari sustainable development. Kita kembali ke basic-nya.

Lalu kita lakukan lagi menjadi sebuah kerja yang nyata," sambungnya.

Baca juga: SKK Migas: EBT Belum Bisa Gantikan Energi Fosil Hingga 2050

Ia menambahkan, krisis energi yang terjadi saat ini akan mengubah cara pandang dan meyakinkan bahwa energi hijau harus berlimpah.

Tantangannya kemudian adalah meningkatkan investasi di bidang EBT.

Indra memaparkan, data Kementerian Investasi dan BKPM terkait investasi setiap tahun terdapat realisasi sekitar Rp800 triliun.

Jumlah itu berasal dari asing dan lokal.

"Kita tidak kategorikan mana yang hijau dan tidak. Dua bulan lalu kita sudah groundbreaking sebuah proyek investasi besar untuk memproduksi mobil listrik," tuturnya.

Baca juga: Harmonisasi RUU EBT, Baleg DPR Serius Cermati Aspirasi Masyarakat Bali

Sebelumnya, pemerintah telah menelurkan proyek investasi di Citata, yaitu PLTA.

Terdapat pula pembangkit listrik tenaga bayu di Sulawesi dengan kapasitas 75 Megawatt.

Meski demikian, untuk mencapai target energi terbarukan 23 persen di tahun 2025, masih diperlukan tambahan 9.000 Megawatt.