TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara terkait polemik mahalnya biaya sewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang kembali mencuat.

Isu ini kembali disinggung oleh Peter F Gontha, mantan Komisaris Garuda Indonesia.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penyewaan pesawat memang bermasalah sejak dulu yang menyebabkan kondisi keuangan maskapai pelat merah ini bermasalah.

Oleh sebab itu, dia mendorong untuk para mantan komisaris dan direksi diperiksa agar jelas duduk perkaranya.

"Kami sangat mendukung kalau benar Pak Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Jadi kami dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja (oleh KPK), untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," ujarnya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

"Kan kita tahu bahwa ini adalah kasusnya ugal-ugalannya di sana terkait penyewaan pesawat," imbuhnya.

Baca juga: Kementerian BUMN Dorong Mantan Direktur dan Komisaris Garuda Diperiksa, Harga Sewa Pesawat Selangit

Terlebih kata Arya, saat menjabat sebagai komisaris, Peter ikut menandatangani persetujuan penyewaan beberapa pesawat Garuda Indonesia.

Maka dari itu, menurutnya, hal yang tepat jika Peter turut bersuara dalam pemeriksaan terkait polemik penyewaan pesawat ini sehingga dapat mempercepat penyelesaiaan masalah.

"Memang ada jenis pesawat yang beliau enggak tandatangani, tapi hampir yang lain ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat," kata dia.

"Jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris dan direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang," ungkap Arya.

Ia pun menekankan, pihaknya mendukung langkah Peter yang berupaya menjelaskan persoalan penyewaan pesawat Garuda Indonesia. Arya berharap, penjelasan itu bisa disampaikan pula dalam pemeriksaan nantinya.

Sebelumnya, melalui Instagram resminya, Peter menyinggung persoalan harga sewa pesawat Garuda Indonesia yang dirasa kemahalan.

Baca juga: Sewa Pesawat Kemahalan, Kementerian BUMN Minta KPK Periksa Mantan Pengurus Garuda

Ia menilai, harga sewa yang diterapkan lessor atau perusahaan penyewa pesawat ketinggian dari seharusnya.

Lantaran perbedaan penilaian itu, Peter bilang, dirinya sempat disebut mempersulit pencairan dana penyertaan modal negara (PMN) pada Garuda Indonesia.

Menurut Peter, ia dipaksa untuk menyetujui penarikan Rp 1 triliun dari Rp 7 triliun yang dijanjikan dalam PMN. Pada akhirnya dia menandatangani persetujuan tersebut, meski ia menilai penyuntikan dana dari pemerintah sama halnya dengan "membuang garam di laut" alias sia-sia.

Baca juga: Peter Gontha Singgung soal Sewa Pesawat Garuda, Begini Sikap Kementerian BUMN

"Sejak Februari 2020 saya sudah katakan satu-satunya jalan adalah nego dengan para lessor asing yang semena-mena memberi kredit pada Garuda selama 2012-2016, yang juga saya tentang. Direksi tidak ada yang mau mendengar," tulis Peter dalam postingan Instagram-nya @petergontha dikutip Senin (1/11/2021).

Ia bilang, seiring dengan pandangannya yang tak sejalan dengan direksi, dirinya pun mengaku dimusuhi oleh direksi sejak saat itu. Hingga akhrinya, ia memutuskan berhenti menjadi komisaris karena merasa tak berguna lantaran pendapatnya tak didengar, serta dianggap selalu menghambat juga terlalu keras.

Selain itu, Peter menyebut pula bahwa untuk pesawat jenis Boeing 777 harga sewanya di pasaran rata-ratanya 750.000 dollar AS per bulan, tapi Garuda Indonesia sejak awal membayar dua kali lipat yakni 1,4 juta dollar AS. "(Itu) uangnya kemana sih waktu diteken? Pengen tau aja?," tulis Peter.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Stafsus Menteri BUMN: Kami Dorong supaya Mantan Komisaris-Direksi Garuda Diperiksa KPK"