TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri berpendapat, rute kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menjanjikan. Bahkan, Faisal mengatakan, lebih baik pemerintah langsung membangun kereta cepat rute Jakarta - Surabaya.

“Daripada Jakarta - Bandung, mending Jakarta - Surabaya. Lebih menjanjikan,” ujar Faisal, Selasa (2/11/2021) secara daring.

Faisal menjabarkan, dari jarak tempuh. Jarak tempuh dari Jakarta dan Bandung hanya 140 km, atau di bawah rata-rata jarak tempuh daerah yang difasilitasi kereta cepat yang sekitar 500 km.

Kemudian, sudah banyak kereta api yang beroperasi dalam menghubungkan kedua kota ini.

Sebelum terjadi pandemi Covid-19, setidaknya ada 38 trip rute Jakarta - Bandung pulang pergi yang dijalankan oleh beberapa KA.

Baca juga: Faisal Basri: Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Sampai Kiamat Tidak Balik Modal

Antara lain, KA Argo Parahyangan, Argo Parahyangan Excellence, Argo Wilis, Turangga, Pangandaran, Mutiara Selatan, dan Malabar.

Bahkan, menurut catatannya, KA Argo Parahyangan sebelum pandemi Covid-10 hanya mengangkut tak sampai 20.000 penumpang per hari dengan frekuensi total 20 perjalanan.

Baca juga: Simulasi Kereta Cepat Ala Faisal Basri: Tarif Rp 250 Ribu, Butuh 139 Tahun Baru Kembali Modal

Sementara Surabaya, dari jarak garis lurus tercatat 663 km dengan jarak tempuh kurang lebih 700 km atau di atas rata-rata jarak tempuh kereta cepat.

Biasanya, bila dari Jakarta ke Surabaya menggunakan moda transportasi kereta api biasanya seperti Kereta Api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir ke Stasiun Pasar Turi, waktu tempuh sekitar 8,5 jam.

Baca juga: KCIC Klaim Kereta Cepat Tak Bising dan Berdesain Muatan Lokal

Jika menggunakan moda transportasi mobil, bahkan Jakarta - Surabaya memakan waktu hingga 10 jam.

Dengan jenis kereta cepat Jakarta-Bandung yang kecepatan maksimumnya 350 km, waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya bisa dipersingkat menjadi 2,5 jam. Alias, lebih terasa perbedaan waktu tempuhnya.

Selain itu, dari Jakarta ke Surabaya juga melewati beberapa kota bisnis, seperti Cirebon dan Semarang. Potensi untuk masyarakat menggunakan kereta ini juga lebih besar, terutama yang membutuhkan untuk perjalanan bisnis.

Balik Modalnya Lama

Sebelumnya Faisal Basri menyatakan sejumlah proyek infrastruktur yang digarap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya membuang anggaran negara.

"Dibangun proyek yang tidak karu-karuan. Kereta cepat Jakarta - Bandung yang tadinya business to business, sebentar lagi mau disuntik pakai APBN," kata Faisal secara virtual, Rabu (13/10/2021).

Khusus proyek ini, Faisal menyatakan sejak awal proyek kereta cepat sudah ditolak saat rapat koordinasi pada tingkat pemerintah, berdasarkan kajian konsultan independen yakni Boston Consulting Group.

"Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk dua minggu senilai 150 ribu dolar AS, menolak dua proposal (proyek kereta cepat Jakarta - Bandung)," paparnya.

"Tapi Rini Soemarno (Menteri BUMN saat itu) yang berjuang (agar proyek kereta cepat berjalan). Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot," sambung Faisal.

Adanya kesalahan langkah tersebut, kata Faisal, masyarakat kini menjadi korbannya karena harus ikut membiayai proyek kereta cepat Jakarta - Bandung melalui APBN.

"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat, yang barangkali ongkosnya Rp 400 ribu sekali jalan, dan diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," ujar Faisal.

Selain itu, Faisal juga menyebut proyek Bandara Kertajati di Majelengka, hingga LRT di Palembang, hanya sebagai penghaburan uang negara karena tidak ada manfaatnya.

"Bandara Kertajati lebih baik barang kali jadi gudang ternak saja. Kemudian, Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun dekat Belawan, lalu LRT di Palembang," paparnya.

Diketahui, Presiden Jokowi mengubah komitmennya di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pada awalnya, Jokowi ingin proyek tersebut tidak memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi saat ini dapat menggunakan anggaran negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, Jokowi memberikan izin dana APBN dipakai untuk mendukung pembangunan proyek tersebut.

Kebijakan ini diambil karena pembangunan infrastruktur satu ini terkendala dan biaya proyeknya membengkak.

Estimasinya, kebutuhan dana proyek semula sekitar 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) melonjak jadi 8 miliar dolar AS atau Rp114,24 triliun.

Pengerjaan Dikebut

Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung sendiri saat ini dikebut pengerjaannya untuk mengejar target operasional di akhir 2022.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, percepatan pembangunan tunnel, bridge dan stasiun terus dikejar, di mana akan dilayani empat stasiun di sepanjang 142 km jalur KA, yaitu Stasiun Halim, Karawang, Padalarang dan Tegalluar.

Selain pembangun infrastruktur fisik, saat ini rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) proyek KCJB sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang yang berada di Qingdao, Tiongkok dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001.

Dengan bantuan dari Operation Command Center (OCC), kata Dwiyana, EMU juga dihubungkan dengan peralatan pemantau bahaya akibat gejala alam, seperti curah hujan tinggi, angin kencang, gempa bumi, maupun obyek asing dan tahan api.

“Kereta yang digunakan lebih cepat dari kereta konvensional yang sudah ada, lebih modern. Termasuk dilengkapi dengan monitoring system di dalam kabinnya, seperti monitoring pantograf, suhu ruangan, tegangan dan arus listrik, status pintu di tiap kereta dan lain sebagainya," ujar Dwiyana, Senin (1/11/2021).

"Selain itu material EMU dibuat fire resistance atau tahan api menyesuaikan standard yang ada,” sambungnya.

Dwiyana menjelaskan EMU untuk KCJB dirancang mampu meminimalisir getaran dan kebisingan.

Dengan begitu penumpang dapat merasakan pengalaman menaiki kereta yang dapat melaju hingga kecepatan operasi 350 km per jam dengan nyaman.

“Kebisingan dan getaran EMU yang digunakan untuk rangkaian kereta cepat berada di level yang paling rendah atau minimum,” paparnya.

Lebih lanjut Dwiyana memaparkan, desain EMU yang digunakan pada KCJB nantinya memiliki muatan lokal.

Pada desain eksterior, EMU untuk proyek KCJB memiliki warna merah dan silver dengan bentuk luar yang sekilas mirip Komodo.

Hal ini tercermin pula di eksterior EMU KCJB yang menggunakan motif corak segitiga yang merepresentasikan sisik Komodo.

Warna merah pada desain eksterior EMU mengambil inspirasi dari warna Merah Putih bendera kebangsaan Indonesia.

"Muatan lokal lain yang diangkat yaitu Batik Mega Mendung," paparnya.

Ia menyebut, batik Mega Mendung dipilih karena rute KCJB melewati area Jawa Barat yang salah satu motif khasnya adalah Batik Mega Mendung, di mana batik ini dapat dilihat pada panel di kursi penumpang yang ada di setiap kelasnya.

Rencananya, akan disiapkan 11 rangkaian kereta untuk melayani penumpang yang ingin menikmati kecanggihan KCJB.

Saat ini, rangkaian kereta api cepat masih dalam tahap produksi dan direncanakan tiba di Indonesia pada Juni 2022.

Disamping produksi EMU, Dwiyana menyebutkan saat ini sedang disiapkan SDM Operasi Maintenance sebagai bentuk persiapan tahapan operation maintenance readiness.

"Termasuk juga mempersiapkan Regulasi, SOP dan Peraturan Menteri dengan Kementerian Perhubungan," tuturnya.

Dwiyana mengatakan, progres pembangunan proyek kereta cepat ini kini sudah mencapai lebih dari 79 persen. 

"Rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) untuk proyek tersebut, sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang di Qingdao, China, dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001,” kata dia.

Menurutnya, masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku leading konsorsium, akan mengakselerasi pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19.

Struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai China Development Bank (CDB) dan 25 persen dari ekuitas konsorsium.

Dari 25 persen ekuitas, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas. 

Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia sekitar 15 persen dari proyek, dan sisanya sebesar 85 persen dari ekuitas serta pinjaman pihak China, tanpa adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia.

Laporan Reporter Bidara Pink/Seno Tri Sulistyono

Sebagian artikel ini tayang di Kontan dengan judul Faisal Basri sebut rute kereta cepat Jakarta-Surabaya lebih menjanjikan