TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar akad KPR BP2BT massal yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Akad massal ini menjadi salah satu strategi mendorong penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk memenuhi target 11.000 unit hingga akhir tahun 2021.

Gelaran Akad Kredit Massal KPR BP2BT merupakan bagian dari rangkaian HUT KPR ke-45 yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, pada Sabtu 20 November 2021 ini, Bank BTN secara serentak berhasil melakukan Akad Kredit Massal KPR BP2BT sebanyak 2.150 unit.

Baca juga: Gubernur BI: Permintaan Kredit Membaik, KPR Terus Catat Pertumbuhan Tertinggi 

“Sementara yang sudah kita realisasikan sebelumnya hingga kemarin itu lebih dari 4.000 unit, sehingga dengan akad hari ini Bank BTN sudah menuju hampir 7.000 unit.

Kita akan lakukan akad massal sampai akhir November, sehingga kami berharap target 11.000 itu akan tercapai hingga akhir tahun 2021,” ujar Hirwandi dalam acara Akad Kredit Massal KPR BP2BT di Perumahan Dream Land II di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan seperti dikutip dalam keterangan resminya, Sabtu (20/11/2021).

Hirwandi mengungkapkan, gelaran akad kredit massal ini juga bentuk keseriusan dari Bank BTN dalam membantu pemerintah menggenjot program Pembangunan Sejuta Rumah dan mengurangi backlog perumahan dengan skema KPR BP2BT.

Baca juga: Pengamat Ungkap Biang Kerok Bunga KPR Masih Tinggi hingga Jadi Beban Konsumen

Untuk itu, perseroan mendorong pengembang mempercepat akad atau realisasi KPR BP2BT.

Setelah kuota KPR FLPP tahun habis, maka Bank BTN juga secara serius membantu pemerintah untuk mendorong pembiayaan melalui skema KPR BP2BT agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap dapat memiliki rumah disamping bisnis para pelaku pembangunan perumahan yang berdampak pada 174 industri ikutannya berjalan.

Hirwandi berharap ke depannya tidak ada lagi pembedaan yang dilakukan pengembang terhadap KPR FLPP dan KPR BP2BT.

Pasalnya dua-duanya merupakan KPR Subsidi yang sangat bermanfaat dan memudahkan MBR dalam memiliki rumah.

“Apalagi kini ada dana talangan dari Bank BTN untuk uang muka bagi KPR BP2BT, sehingga pengembang tidak perlu khawatir cash flow nya terganggu,” jelasnya.

Baca juga: Kejar Target KPR Non Subsidi Rp 10,3 Triliun, BTN Bidik Kalangan Milenial

Menurut Hirwandi, dengan dana talangan dari Bank BTN maka pencairan subsidi uang muka hingga Rp 40 juta bisa dilakukan di depan, sehingga pengembang tidak perlu menunggu pencairan pemerintah yang mungkin butuh waktu.

Kemudian dari sisi masyarakat konsumen atau debitur, Bank BTN memberikan kemudahan angsuran sama dengan angsuran FLPP dan memberikan pilihan fix suku bunga selama 5 tahun dan 10 tahun.

“Kedua angsurannya itu jauh lebih rendah dari FLPP, sehingga dilihat dari konsumen keuntungannya ada dua yaitu konsumen beli rumah senilai Rp 150 juta, namun mereka membelinya hanya Rp 110 juta karena Rp 40 juta di subsidi, yang kedua keuntungannya angsurannya hampir sama bahkan lebih rendah dari pada KPR FLPP,” ungkap Hirwandi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengaku sangat mengapresiasi kerja keras Bank BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT.

Herry menuturkan, KPR BP2BT ini sangat baik, karena mengajak masyarakat untuk membiasakan menabung, apalagi dari sisi bank produk ini tidak mendistorsi pasar.

Kelebihan lainnya, Bank BTN bisa menyalurkan kreditnya dengan bunga pasar, sedangkan ketidakmampuan MBR ditutup pemerintah dengan tunai sebesar hingga Rp 40 juta sehingga sisanyalah yang harus dicicil.

Sementara Pj Sekda Provinsi Sumatera Selatan Suman Asra Supriono mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas subsidi pemerintah yang diberikan kepada para masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dia berharap kuota perumahan untuk Sumatera Selatan akan lebih banyak lagi ke depan.

Menurut Supriono, pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait penyediaan perumahan di wilayah Sumatera Selatan ini karena masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni.

"Saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu tekad kita bersama melakukan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah" pungkasnya. (Dina Mirayanti Hutauruk)