TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Juda Agung dan Aida S. Budiman mendapat restu dari DPR sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Keduanya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DDPR pada hari ini, Selasa (30/11) di komplek parlemen, Senayan.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan, seluruh fraksi komisi XI DPR Ri menyetujui kedua kandidat tersebut sebagai calon deputi gubernur BI.

“Dari 9 fraksi sudah setuju bahwa Juda Agung dan Aida  Budiman sebagai calon deputi gubernur BI karena dianggap mempunyai kapasitas yang mumpuni,” ujar Dito, Selasa (30/11).

Baca juga: Gubernur Bank Indonesia Beberkan Sejumlah Risiko yang Membayangi Sektor Perekonomian di 2022

Dito mengatakan, dari sisi pengalaman maupun sepak terjang dalam Curriculum Vitae (CV) mereka berdua sudah sejalan dengan yang dibutuhkan oleh bank sentral.

Dito bilang, proses selanjutnya akan dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Dirinya juga sedang mempersiapkan surat untuk diberikan kepada pimpinan DPR.

Dengan kesepakatan tersebut, berarti Juda yang sekarang menjabat sebagai Asisten Gubernur/Kepala Departemen Makroprudensial BI akan menggantikan Deputi Gubernur BI Sugeng.

Sedangkan Aida yang saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur/Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI akan menggantikan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi.

Baca juga: Bank Indonesia Prediksi Nilai Transaksi E-commerce Capai Rp 395 Triliun Pada Tahun Ini

Masa jabatan Sugeng dan Rosmaya Hadi akan berakhir pada 6 Januari 2021 mendatang.

Misi Aida

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (30/11).

Kepada anggota legislatif, Aida yang kini menjabat sebagai Asisten Gubernur/Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI menyampaikan 5 misi untuk membawa Indonesia lebih maju.

“Ada 5 strategi, dua pertama strategi bertahan, strategi ketiga untuk menyerang, strategi keempat hybrid atau bertahan dan menyerang, sementara strategi kelima menyerang dari belakang,” jelasnya.

Aida kemudian memerinci. Untuk membawa Indonesia lebih berdaya, pertama, yaitu dengan pengendalian Covid-19 dan menyusun strategi untuk penguatan ekonomi.

Sleain fokus pada vaksinasi Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan lain-lain, Aida mengusulkan untuk juga fokus pada sentra produksi yang bisa bertahan dan tumbuh.

“Kita harus punya sektor yang bisa diprioritaskan, terutama untuk mendukung ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Plus, sektor industri yang tidak terlalu memar akibat pandemi,” jelas Aida.

Kedua, bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian. Dalam hal ini, pengendalian nilai tukar rupiahd an inflasi perlu dilakukan dan pemerintah perlu memberikan kepastian hukum untuk menarik arus modal asing yang masuk.

Ketiga, koordinasi meningkatkan kinerja sektor unggulan dan mendornog ekonomi daerah. Dalam hal ini, perlu dipetakan sektor pemulihan yang memberi sumbangan besar pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi, plus sektor yang memiliki dampak memar paling sedikit.

BI sudah memiliki daftar 8 subsektor prioritas pemulihan, yaitu makanan dan minuman, sektor kimia, otomotif, karet, kertas logam dasar, TPT, serta alas kaki. Kemudian, BI harus menjaga fundamental secara end to end.

Selain itu, UMKM maupun UMKM syariah perlu didorong karena sumbangannya pada ekonomi yang jumbo serta menyerap banyak tenaga kerja.

Keempat, transformasi ekonomi. Dalam hal ini mempercepat transformasi ekonomi guna mengantisipasi perubahan struktur ekonomi, seperti terkait digitalisasi dan perubahan iklim, serta meningkatkan kapasitas perekonomian.

Kelima, penguatan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) BI untuk meningkatkan peran ekonomi daerah dalam ekonomi nasional. Dalam hal ini, dengan emmperkuat dukungan dalam penangulangan Covid-19 di daerah.

Kemudian memperkuat peran aktif seluruh kantor perwakilan BI dalam menajag stabiltas perekonomian. Juga memperkuat peran strategis dalam asesmen dan perumusan kebijakan.

Lalu untuk memperkuat koordinatif dalam mendukung perekonomian inklusif lewat pengembangan UMKM, serta mempertajam KPwDN dalam digitalisasi dan mengantisipasi perubahan iklim. (Bidara Pink)

Sumber: Kontan