TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menjawab keluhan pimpinan MPR soal ketidakhadiran dirinya dalam undangan rapat.

Seperti diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo gerah dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani akibat kerap tidak memenuhi undangan rapat.

Bahkan menurut Bambang Soesatyo, Sri Mulyani tidak memberikan alasan pasti mengapa tidak hadiri undangan rapat dari MPR RI.

Menurut Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Fadel Muhammad pun merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan bendahara negara tersebut.

Padahal menurutnya, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

Dia menambahkan dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya.

Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.

Baca juga: Menkeu Ungkapkan Pentingnya Hilirisasi Kelapa Sawit

“Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel, Selasa (30/11).

Menanggapi pernyataan tersebut Menkeu Sri Mulyani angkat bicara. Ia mengaku tidak menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri.

Sehingga, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR diwakili Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Kemudian, undangan rapat MPR RI dengan Menkeu pada 28 September 2021 juga tak dihadiri olehnya lantaran bentrok dengan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Baca juga: Bamsoet: Pimpinan MPR Meminta Menkeu Sri Mulyani Menghormati Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara

Menkeu mengatakan rapat kerja dengan Banggar DPR kala itu membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. “Di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Rabu (1/12).

Sementara itu, mengenai anggaran MPR dipangkas pada 2021, Sri Mulyani melakukannya karena kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona. Tak hanya MPR, Menkeu menyebut pemerintah tak pandang bulu.

Sebab, aturan pemerintah mengharuskan seluruh anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali.

Baca juga: Pangkas Anggaran MPR, Kemenkeu Fokus ke Bansos hingga Rawat Pasien Covid-19

Mekanisme tersebut bertujuan untuk mengalokasikan dana yang seharusnya diterima K/L untuk membantu penanganan Covid-19 mulai dari klaim pasien, vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM Level 4,” ucap Menkeu seperti dilansir dari KONTAN dalam artikel "Sri Mulyani menjawab MPR yang minta Jokowi pecat dirinya karena anggaran dipotong."

Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan anggaran untuk pimpinan DPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

Pernyataan Lengkap Menkeu

Melalui akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani memberikan jawaban sekaligus penjelasan. Berikut ininya :

Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:

Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Jakarta, 1 Desember 2021

Usul Dipecat

Wakil Ketua MPR RI Bidang Anggaran Fadel Muhammad menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Oleh sebab itu, Fadel mengatakan, pimpinan MPR mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar mencopot Sri Mulyani dari jabatannya.

"Kami di MPR ini kan Pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Namun anggaran di MPR malah turun, turun terus," kata Fadel di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari siaran pers Selasa, (30/11/2021).

Fadel menegaskan, usulan itu diajukan atas nama seluruh pimpinan MPR.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pimpinan MPR menganggap Menkeu telah berlaku tidak etis dan tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan.

Kemudian, Fadel menyebut sikap Sri Mulyani kurang menghargai MPR. Bahkan, Fadel menilai kinerja Sri Mulyani selama ini kurang bagus.

"Ini terbukti dengan pengelolaan keuangan negara yang amburadul, pendapatan negara semakin menurun, dan utang negara semakin membengkak," kata Fadel.

"Copot Sri Mulyani Indrawati, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tutur dia.

Kendati demikian, Fadel tidak menjelaskan soal penurunan anggaran untuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara detail.