TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mulai melakukan lelang proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) pada tahun 2022.

Targetnya operasional ERP akan mulai dilakukan pada tahun 2023.

Kepala Unit Sistem Jalan Berbayar Elektronik DKI Jakarta, Zulkifli menerangkan, saat ini Pemprov DKI tengah proses penyusunan dokumen lelang ERP.

Baca juga: Jelang Nataru, Ganjil Genap DKI Jakarta Diperpanjang di 13 Ruas Jalan hingga Tempat Wisata

Ia menyebut, pada tahap awal uji coba ERP akan mulai diterapkan mulai dari Simpang CSW sampai Bundaran HI.

“Kita baru mencoba 6,12 Km dari simpang CSW ke arah utara sampai ke Bundaran HI saja,” ujar Zulkifli dikutip dari Youtube Dewan Transportasi Kota Jakarta, Jumat (17/12).

Zulkifli mengatakan, ERP sudah diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ).

Nantinya, ditargetkan sebanyak 20 ruas jalan dengan total panjang sekitar 174 Km akan menerapkan ERP pada tahun 2039.

Dia menyebut, Raperda tentang jalan berbayar elektronik (JBE) atau ERP sudah masuk program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022.

Saat ini Gubernur akan menyampaikan surat kepada DPRD untuk mulai melakukan pembahasan Raperda tentang JBE.

“Triwulan kedua (2022) sudah harus dibahas di DPRD,” ucap Zulkifli.

Zulkifli menerangkan, besaran tarif jalan berbayar bervariasi mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 19.900 berdasarkan segmen jalan.

Tarif dikenakan terhadap jenis kendaraan yaitu sepeda motor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat (truk dan bus).

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan, penerapan jalan berbayar elektronik bermanfaat pada empat aspek. Pertama, dari aspek sektor lalu lintas diantaranya dapat mengurangi kemacetan.

Baca juga: Ketentuan Tempat Wisata Periode Natal dan Tahun Baru: Pengaturan Ganjil-Genap dan Taat Prokes

Kedua, dari aspek sektor angkutan umum dapat meningkatkan pelayanan angkutan massal, mendorong peralihan moda kendaraan pribadi ke angkutan umum massal lebih terjangkau.